Jakarta [SPFM], Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan manajemen klub sepak bola di tanah air harus bebas dari pejabat pemerintah dan kroni pejabat. Keberadaan pejabat dan kroni dalam manajemen klub dituding sebagai biak kerok carut-marutnya persepakbolaan Indonesia. Alasannya, menurut peneliti ICW Apung Widadi, Rabu (22/6) kedudukan wali kota, bupati maupun gubernur di klub sering disetir untuk beragam kepentingan di luar urusan sepak bola. Selain itu, menurut Apung, keberadaan pejabat rentan dengan penggunaan anggaran klub bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggap tidak tepat.
ICW menyambut baik Keputusan Menteri Dalam Negeri menghentikan penggunaan APBD kepada klub. Sebab penggelontoran miliaran rupiah APBD untuk persepakbolaan sangat ironis dibanding alokasi anggaran APBD untuk pembangunan. [Tempo/Dtp]
Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
