ICW: Cegah Politik Dinasti, Jokowi Jangan Bolehkan Gibran Jadi Wali Kota Solo

Solopos.com, JAKARTA — Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menganjurkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk terjun ke kontes politik praktis. Hal ini guna mencegah citra politik dinasti.

“Menurut saya sebaiknya Jokowi tidak memperbolehkan putranya terlibat di dalam politik praktis sekarang ini,” kata Donal Fariz saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Donal menilai hal itu tidak positif bagi citra Presiden Jokowi yang selama ini melarang anak-anaknya untuk berpolitik praktis. Pelarangan itu, lanjut dia, bertujuan agar tidak muncul tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang membangun politik dinasti.

“Sebab kebanyakan politisi-politisi yang lain menggunakan posisi politiknya agar anak-anaknya mendapatkan jabatan yang strategis,” kata Donal.

Donal melihat selama lima tahun ini Presiden Jokowi secara konsisten melakukan upaya mencegah politik dinasti tersebut. Jadi jika sekarang Jokowi malah memperbolehkan Gibran Rakabuming, hal itu justru akan membuat kesan yang sama dengan politisi lainnya.

“Kalau sekarang memperbolehkan justru membuat Jokowi terkesan sama dengan politikus kebanyakan dan tidak memberikan manfaat positif bagi Jokowi,” katanya.

Menurut Donal, selama ini publik melihat Jokowi sebagai teladan yang membatasi anak-anaknya tidak terjun ke politik praktis atau bahkan membatasi anak-anaknya tidak ikut-ikutan proyek APBD maupun APBN. “Dan ketika ikut-ikutan seolah-olah konsep positif yang dibangun itu akan hilang,” katanya.

Dengan adanya partai politik yang ramai-ramai mendukung putra sulung Presiden Jokowi ini, Donal menilai sebagai upaya parpol membangun kedekatan dengan presiden yang saat ini sedang menyusun kabinetnya.

Tidak menutup kemungkinan dukungan pencalonan Gibran Rakabuming jika diajukan oleh para parpol adalah bagian dari membangun sisi kedekatan untuk menarik hati Jokowi dan untuk mendapatkan manfaat bagi partainya di kabinet.

“Oleh karena itu ICW mendorong supaya tidak usah, kecuali kalau Presiden Jokowi sudah mangkat setelah itu ya silakan.Tapi kalau sedang berkuasa itu tidak positif,” kata Donal.