Ibu Kota Baru Seluas 3.000 Hektare di Kaltim, Pusat Bisnis Tetap Jakarta

Solopos.com, JAKARTA — Setelah cukup lama menggantung, lokasi ibu kota negara yang baru akhirnya ditetapkan pemerintah. Kalimantan Timur menjadi pilihan sebagai lokasi pusat pemerintahan baru RI masa depan.

Menterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan bahwa pemerintah akhirnya memilih Kalimantan Timur untuk ibu kota negara yang baru. Tetapi pemerintah belum memutuskan detail lokasinya.

Promosi Peringati Hari Raya Nyepi, BRI Peduli Bagikan 1.000 Paket Sembako di Bali

“Lokasi utamanya sudah, di Kalimantan Timur, tapi spesifiknya belum. Begitu diputuskan bakal kita kunci,” kata Sofyan seusai rapat koordinasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, Kamis (22/8/2019).

Dikunci yang dimaksud Sofyan adalah ketika orang menetapkan izin lokasi, begitu ditetapkan tanah tidak boleh lagi dialihkan. Tanah yang disediakan untuk pembangunan ibu kota baru nantinya akan menjadi milik negara.

Untuk pengembangan awal, Sofyan menyebutkan, pertama akan dibangun seluas 3.000 hektare, setelah itu luasnya bisa terus bertambah sehingga bisa dipenuhi taman kota.

“Dengan taman kota nanti yang banyak, yang indah, orang bisa hidup sehat udaranya bisa bersih dan lain lain sehingga kita harapkan kota ini akan berkembang menjadi kota yang menarik,” lanjut Sofyan.

Adapun, bangunan yang akan pertama kali dibangun adalah kantor presiden, menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kantor pemerintahan lainnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa nanti yang akan dipindah hanya pusat pemerintahan.

Bambang menyebutkan bahwa hanya istana presiden dan lembaga eksekutif, kantor dan perumahan lembaga legislatif, badan yudikatif, badan keamanan seperti Polri dan TNI, serta badan pertanahan statis dan dinamis yang ikut pindah.

Kemudian, akan dipindahkan juga pusat bank sentral dan perbankan utama, rumah dan kantor perwakilan negara dan kedutaan besar, pusat informasi, komunikasi, dan teknologi, serta perguruan tinggi dan badan penelitian.

Rencananya pada 2021—2024 akan terlebih dahulu membangun istana, kantor lembaga negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), taman budaya, dan taman botani 2.000 hektare—3.000 hektare.

“Ini nanti seperti di Canberra, Australia, yang ibu kotanya fokus untuk urusan pusat pemerintahan. Pusat bisnis semua masih akan ada di Jakarta,” katanya, Selasa (20/8/2019).

Dengan pindahnya pusat pemerintahan, kata Bambang, diharapkan tata kelola pemerintahan bisa lebih efisien dan efektif. Untuk pembangunan awal, diharapkan skema pembiayaannya bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp265,20 triliun atau 54,60 persen dari keseluruhan anggaran pembangunan.