HUT ke-8, Asppro perkuat bargaining position

SOLOPOS diwakili General Manager Iklan, Muryati Setyandari (kiri), menerima penghargaan dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-8 Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo (Asppro) di Solo Bistro. (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

Solo (Solopos.com)–Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo (Asppro) berkomitmen memperkuat bargaining position alias posisi tawar asosiasi tersebut di tengah penanganan iklan di Kota Solo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sementara itu, dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-8 Asppro, di Solo Bistro, Jumat (19/8/2011), SOLOPOS berhasil menyabet penghargaan Asppro sebagai institusi yang berperan serta mengembangkan potensi dan pemberdayaan periklanan di Solo. SOLOPOS menjadi satu-satunya instansi yang meraih penghargaan tersebut, di samping tiga orang lain dari media dan pemerintahan.

Ketua Asppro, MH Qoyim, saat ditemui wartawan, di sela-sela acara tersebut, Jumat, mengatakan tahun ini adalah tahun gebrakan bagi Asppro untuk menguatkan posisi tawarnya. Sebagai langkah awal, tahun ini Asppro akan mengawal pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan reklame. Asppro juga bakal mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk mereformasi peraturan mengenai lelang reklame, terutama untuk menghidupkan mekanisme lelang yang selama ini tidak berjalan.

“Target kita tahun ini meng-gol-kan Raperda Penyelenggaraan Reklame yang mewadahi aspirasi biro iklan. Bukan hanya Raperda yang seadanya, yang tidak menyeluruh dan tidak menyentuh permasalahan sebenarnya di lapangan,” tegas Qoyim.

Didampingi Ketua Divisi Penataan Outdoor Asppro, Ginda Ferachtriawan, Qoyim mengaku optimistis tahun ini Asppro dapat merealisasikan visinya. Saat ini, Asppro telah melayangkan surat permohonan audiensi ke DPRD Solo. Asppro, jelas dia, telah menyiapkan sejumlah materi yang selama ini dianggap sebagai kunci permasalahan penataan reklame di Kota Solo. Dia berharap surat tersebut segera direspon.

Lebih jauh, Ginda menambahkan, berbagai persoalan masih menjadi kendala yang terkait regulasi masih menjadi kendala untuk penataan reklame dan pengembangan potensi dari sektor tersebut. Sebagai contoh, Ginda menyebut, dalam Raperda yang draftnya telah disosialisasikan kepada khalayak, Pemkot tidak menyertakan regulasi yang jelas mengenai reklame di dinding rumah alias wall painting, reklame di becak, dan sebagainya. Aturan main lelang reklame outdoor, khususya lelang baliho yang belum lama ini berjalan juga menunjukkan betapa Pemkot mengabaikan reaksi pasar.

“Kalau sudah ditawarkan beberapa kali dengan harga yang terus dibuat naik tiap tahun, ternyata tidak laku, semestinya harga dikoreksi. Harga Pemkot tidak wajar,” tandas dia.

Di sisi lain, Ginda juga menyoroti munculnya baliho liar yang merugikan. Baliho liar ini membuat titik-titik reklame yang dilelang menjadi tidak menarik, karena Pemkot memberi peluang dibukanya reklame di semua titik. Kondisi tersebut jika dibiarkan, bakal semakin menekan pendapatan Pemkot dari lelang reklame. “Tahun ini saja Rp 400 juta lebih hilang. Padahal tahun lalu, Rp 400 juta itu masih diperoleh dari titik reklame yang tahun ini tak laku.”

Sementara itu, SOLOPOS berhasil meraih penghargaan lantaran dipandang berkontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan periklanan di Solo. SOLOPOS juga tak pernah absen mengawal perkembangan Asppro selama delapan tahun. Penghargaan untuk SOLOPOS, diterima Manager Iklan, Muryati Setyandari. Selain SOLOPOS, tiga orang berhasil pula meraih penghargaan. Mereka adalah wartawan Suara Merdeka, Langgeng Widodo, dan dua orang pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Solo, Slamet dan Salman.

(tsa)