Hukum Cagar Budaya dan Agraria

Artikel ini telah dimuat di HU Solopos, Kamis (28/4/2022), ditulis oleh Bambang Ary Wibowo, pendiri Firma Hukum Bambang Ary Wibowo, SH & Associates.          

 Bambang Ari (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Bambang Ari (Solopos/Istimewa)

Masyarakat Soloraya saat ini sedang membicarakan perusakan bangunan cagar budaya berupa benteng bekas Keraton Kartasura. Jika merujuk pada UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya jelas diatur sanksi pidana terkait perusakan tersebut. Pasal 66 ayat (1) UU Cagar Budaya mengatur “Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.” Terhadap pelanggaran pasal tersebut diancam hukuman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun dan/atau denda minimal Rp500 juta hingga Rp5 miliar (Pasal 105 UU Cagar Budaya).

Bagi penulis bukan terkait adanya sanksi perusakan saja, melainkan di balik kasus perusakan tersebut muncul adanya kepemilikan sertifikat dengan status hak milik pada tanah tersebut. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa di perkampungan bekas Keraton Kartasura sendiri sudah banyak bangunan-bangunan baru yang didirikan tanpa mengindahkan batas-batas bangunan Keraton Kartasura dahulu. Ada dugaan juga terjadi perpindahakan kepemilikan tanah eks Swaparaja tersebut.

PromosiUMi Youthpreneur 2022 Bentuk Dukungan PIP Terhadap Wirausahawan Muda

Keraton Kartasura adalah bekas kerajaan dan ibu kota Kesultanan Mataram pada 1680–1745, setelah Keraton Plered jatuh. Pada 1745 era Paku Buwono II dilakukan “boyong kedaton” perpindahan ke Keraton Surakarta yang sekarang ini.

Sejak itulah kondisi Keraton Kartasura seperti tidak bertuan pascaperpindahan ke Keraton Surakarta. Saat masih berdiri, Keraton Kartasura sendiri pernah dihuni lebih dari 20.000 orang. Menjadi pertanyaan apakah setelah kekosongan wilayah tersebut, juga masih didiami oleh mereka yang menjadi cikal-bakal kampung tersebut hingga sekarang. Ataukah malah sebaliknya sudah berganti kepemilikan atas tanah bekas Keraton Kartasura tersebut.

Memahami Undang-Undang

Tulisan ini lebih fokus pada penerapan UU Cagar Budaya serta UU Nomor 5/1960 tentang Agraria. Kenapa UU Agraria dikaitkan dengan UU Cagar Budaya? Hal ini terkait dalam diktum IV UU Agraria dengan tegas menyatakan penghapusan tanah-tanah bekas Swapraja. Tanpa disadari ada hubungan antara UU Cagar Budaya dan UU Agraria yang saling terikat.

Adapun yang menjadi perhatian adalah bangunan cagar budaya; struktur cagar budaya; situs cagar budaya; dan kawasan cagar budaya. Jika merujuk pada Pasal 1 tentang ketentuan umum sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa baik bangunan, struktur, situs maupun kawasan sebagian besar tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan tanah sebagai bagian dari cagar budaya tersebut. Karena itu, terbukti bahwa antara UU cagar budaya dan UU Agraria saling melengkapi.

UU Agraria sendiri terutama Pasal 16 ayat (1) terdapat beberapa hak atas tanah, di antaranya hak pakai; hak guna usaha; hak guna bangunan; dan hak milik. Guna mendapatkan hak atas tanah tersebut langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Agraria. Salah satu persyaratan dalam pendaftaran awal peningkatan status hak atas tanah adalah surat keterangan asal tanah yang diterbitkan oleh kelurahan/desa.

Mengambil kasus di tanah bekas Keraton Kartasura, diperlukan surat keterangan asal tanah saat mengajukan pertama kali sertifikasi tanah. Hal ini dkarenakan status tanah yang bekas Keraton Kartasura sehingga menjadi tanah negara jika merujuk UU Agraria diktum IV. Surat keterangan asal tanah bisa digantikan surat keterangan dari Keraton Kasunanan Surakarta jika tanah tersebut dikuasai oleh pihak keraton. Dalam kasus perusakan tembok bekas keraton tersebut perlu juga ditelusuri siapa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan asal tanah saat permohonan diajukan.

Harmonisasi Hukum

Persoalan tanah yang di atasnya berdiri bangunan cagar budaya atau sejenisnya, perlu kecermatan dan kehati-hatian. Penulis ambil contoh status hukum tanah di Baluwarti Keraton Kasunanan Surakarta. Saat ini lingkungan Keraton Kasunanan sendiri sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional dengan nomor Registrasi Nasional RNCB.20160907.05.001239 tahun 2017. Apakah dengan status kawasan cagar budaya nasional kemudian warga harus dipindahkan seluruhnya? Tentu saja dampak sosial yang ditimbulkan cukup besar jika hal tersebut dilakukan.

Lalu bagimana untuk mencegah terjadinya perusakan bangunan, struktur, situs cagar budaya terkait keberadaan masyarakat yang menempatinya? Tentu saja harmonisasi hukum antara UU Cagar Budaya dan UU Agraria perlu dijalankan.

Salah satu usulan penulis terkait harmonisasi UU Cagar Budaya dan UU Agraria, terutama di kawasan bekas Swaparaja adalah dengan pemberian hak pengelolaan lahan (HPL). Hak pengelolaan lahan adalah sebuah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada badan hukum tertentu untuk mengelola lahan milik negara. Badan yang paling umum memiliki HPL dari pemerintah antara lain adalah badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) atau pemerintah daerah.

Semuanya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 64 ayat (1). Setelah mendapatkan HPL, pengelola lahan mendapatkan beberapa kewenangan seperti merencanakan penggunaan lahan; menyerahkan tanah kepada pihak ketiga dengan hak pakai atau hak guna bangunan dengan jangka waktu tertentu; menerima pemasukan, ganti rugi, uang wajib tahunan dari tanah yang diserahkan kepada pihak lain. Selain itu, juga dapat dibuat aturan bagi warga yang tinggal di situs atau kawasan cagar budaya misalnya aturan bentuk bangunan, warna bangunan, tinggi bangunan, ciri khas ornamen dan lain sebagainya. Sehingga pelestarian cagar budaya menjadi kian massif dan dapat dipertahankan.

Masyarakat Hukum Adat

Terkait perolehan hak milik di atas tanah bekas Keraton Kartasura, salah satu rujukannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Dimungkinkan tanah bekas Keraton Kartasura tersebut diberikan izin kepemilikan bagi masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan apakah memang ganti rugi sudah diberikan kepada pemilik tanah bekas Swaparaja tersebut. Yang lebih penting lagi bahwa Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People) pada 2007 yang disingkat dengan Undrip.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur  negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sayangnya hingga saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat belum disahkan. Harus diingat bahwa perkembangan sosial masyarakat juga menjadi perhatian dalam penanganan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan cagar budaya.

Jangan sampai muncul sengketa terkait dalam pengelolaan cagar budaya seperti saat ini. Tentu penguatan aspek yuridis menjadi salah satu pilar yang penting tanpa meninggalkan aspek sosial kemasyarakatan. Diperlukan pengaturan hukum yang responsif, yaitu sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertmdak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik sesuai dengan sifatnya yang terbuka.

Artikel ini telah dimuat di HU Solopos, Kamis (28/4/2022), ditulis oleh Bambang Ary Wibowo, pendiri Firma Hukum Bambang Ary Wibowo, SH & Associates.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Embun Upas Dieng, Cantik Tapi Mematikan

+ PLUS Embun Upas Dieng, Cantik Tapi Mematikan

Fenomena embun beku atau dikenal dengan sebutan embun upas mulai muncul di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang dikenal cantik tapi mematikan.

Berita Terkini

Erick Thohir dan Panggung 2024

Tidak cukup dengan segudang prestasi yang berhasil dicetak Erick Thohir untuk bisa meramaikan panggung Pilpres 2024.

Eksplorasi Inovasi Energi 2022

Seiring dengan Pemberangkatan Tim Ekspedisi Energi 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyajikan artikel opini bertajuk Eksplorasi Inovasi Energi 2022 di Rubrik Gagasan Solopos, Kamis 23 Juni 2022.

Career Advancement dengan Penguatan Soft Skills

Untuk dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan ideasi baru dalam karier, setiap individu harus mampu berpikir kritis.

Swasembada Beras, Hil yang (Tak Lagi) Mustahal

Berbeda dengan keberadaan jalan tol, keberadaan infrastuktur penyedia air irigasi bagi lahan pertanian yang juga banyak dibangun belakangan ini, relatif jarang dibicarakan.

Merawat Kenangan

Merawat kenangan adalah sebuah bentuk penghargaan. Candi Borobudur layak mendapatkannya, karena kebanggaan bangsa.

Negara dan Dana Pesantren

Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN) Zainal Anwar pada 23 Oktober 2021 menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam rangka Hari Santri tahun 2021. Dosen UIN Raden Mas Said Solo dan peneliti di Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM PIN), Zainal Anwar, 23 Oktober 2021, menyajikan artikel opini bertajuk Negara dan Dana Pesantren dalam Koran Solopos.

Beranda: Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC

Pada rubrik Beranda Koran Solo edisi 22 Oktober 2022 Hery Trianto, jurnalis Bisnis Indonesia. menyajikan kolom atau artikel opini bertajuk Euforia Bank Digital, Pelajaran dari Bank MNC.

Menolak Legalitas Nikah Siri

Penghulu Madya KUA Kecamatan Teras Boyolali yang juga Sekretaris  PW Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Jawa Tengah, Mahmuduzzaman, S.Ag., pada 21 Oktober 2022, menyajikan artikel opiini bertajuk Menolak Legalitas Nikah Siri di Kora Solopos.

Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya

Khaerul Anwar sebagai pengawas SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada 20 Oktober 2021 berkontribusi pada rubrik Opini Gagasan di Harian Solopos melalui tulisan bertajuk Pemerataan Mutu Pendidikan Solo Raya.

Syafii Maarif Mengalahkan Rasa Takut

Kini, Buya Syafii Maarif berpulang pada usia 86 tahun. Seharusnya, 31 Mei 2022 Buya berulang tahun. Kita kehilangan sosok guru bangsa yang menjaga moral bangsa.

Apem, Kolak, dan Ketan

Pura Mangkunegaran bikin gebrakan kecil. Beberapa paket wisata disajikan untuk masyarakat umum. Antara lain paket kuliner khas Pura berupa apem, kolak pisang dan ketan.

Kue Ekonomi Lebaran

Lebaran tahun ini menjadi evidence alias bukti yang nyata. Mudik bukan sekadar perjalanan spiritual menengok kampung leluhur atau sungkem kepada orang tua, melainkan juga menjadi manifestasi geliat ekonomi wisata yang nyata.

Adil dalam Pikiran dan Perbuatan

Sekarang ini, orang cenderung menyukai informasi atau pendapat yang memperkuat keyakinan atau nilai-nilai mereka sebelumnya. Mereka mengabaikan bukti-bukti baru yang berbeda dengan keyakinannya.

Saling Menguatkan, Saling Memulihkan

Lebaran tahun ini, ada kebahagiaan membuncah. Kerinduan panjang tak bersua bakal terobati.

Mudik, Rohali, dan Rojali

Bayangkan perputaran uang yang tercipta dari sekitar 85 juta orang itu. Tentu tidak sedikit. Apalagi, dua tahun sudah agenda mudik ini tidak dilakukan. maria.benyamin@bisnis.com 

Hukum Cagar Budaya dan Agraria

Bagimana untuk mencegah terjadinya perusakan bangunan, struktur, situs cagar budaya terkait keberadaan masyarakat yang menempatinya? Tentu saja harmonisasi hukum antara UU Cagar Budaya dan UU Agraria perlu dijalankan.