Solopos.com, BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali telah menyiapkan anggaran Rp5 miliar yang akan digelontorkan untuk bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) kepada pekerja nonformal.
Beberapa orang yang akan mendapat BLT BBM adalah buruh gendong, ojek konvensional, ojek daring atau ojek online (ojol), juru parkir, sopir angkot, buruh tani, dan difabel.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dinas Perhubungan (Dishub) Boyolali bertugas untuk melakukan pendataan penerima BLT BBM bagi ojol, ojek konvensional, juru parkir, dan sopir angkot.
“Untuk ojek konvensional ada 509 orang, juru parkir ada 534 orang, dan sopir angkot 87 orang. Mereka mendapatkan Rp150.000 hingga tiga kali,” ujar Kepala Dishub Boyolali, Cipto Budoyo, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (26/9/2022).
Cipto menjelaskan pada awalnya terdata juru parkir 534 orang, akan tetapi saat diverifikasi ulang ternyata 17 orang juru parkir tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Boyolali.
Baca juga: Kemusu Jadi Kecamatan Terluas di Boyolali, Luasnya Hampir 2 Kali Kota Solo
Untuk menambal data tersebut, ia mengatakan pada Senin ini, Dishub Boyolali akan mendata lagi juru parkir ber-KTP Boyolali agar mendapatkan BLT BBM sesuai kuota.
Kemudian, untuk ojek daring dari perusahaan Gojek, jelas Cipto, ada 226 orang. Dan ojek daring dari perusahaan Grab ada 79 orang. Masing-masing orang akan menerima bantuan Rp100.000 sebanyak tiga kali.
Berdasarkan data dari Dishub Boyolali, total akan ada 1.435 penerima bantuan dari sektor transportasi.
“Kemarin untuk data ojol sudah kami minta datanya ke manajemen yang mengurus, sudah kami koordinasikan. Untuk data seperti juru parkir begitu sudah kami mintai KTP dulu. Sehingga muncul data yang sekarang,” jelas dia.
Cipto menjelaskan memang terdapat perbedaan antara pelaku transportasi daring dan konvensional, yaitu daring Rp100.000 tiap bulan sedangkan konvensional Rp150.000 tiap bulan.
Baca juga: Klik cekbansos.kemensos.go.id untuk Daftar BLT BBM Mandiri Pakai HP
“Penyebabnya mungkin karena ojek online kan orderan-nya lebih ramai dibanding yang konvensional,” terang dia.
Saat disinggung terkait penyaluran BLT BBM untuk pekerja nonformal di Boyolali, Cipto Budoyo mengatakan belum ada instruksi dari Pemkab. Sehingga, Dishub Boyolali masih menunggu terkait teknis penyaluran BLT BBM Pemkab Boyolali.
Namun, ia mengatakan yang terpenting Dishub Boyolali telah menyediakan data penerima dan Pemkab sudah menyiapkan anggarannya.
“Kami menunggu [instruksi], misal mau lewat kelurahan atau desa, kecamatan, atau Kantor Pos ya kami tetap menunggu. Semisal lewat kami ya nanti penerima kami undang ke sini,” kata dia.
Ia berharap BLT BBM yang digelontorkan dari Pemkab Boyolali untuk pekerja di sektor transportasi dapat membantu meringankan beban penerima.
Baca juga: Temukan Penyimpangan BLT BBM, Silakan Lapor ke 0811 10 222 10
Dalam wawancara sebelumnya, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono, mengatakan BLT BBM tersebut merupakan kewajiban Pemkab Boyolali.
Untuk BLT BBM, ia mengatakan besarannya bervariatif mulai dari Rp100.000 – Rp150.000 per bulan. “Kami kan sifatnya harus menutup kekurangan atau ruang-ruang yang berlubang dari proses subsidi yang dari perusahaan,” terangnya
Ia berharap BLT BBM dan bantuan lainnya yang diberikan Pemkab Boyolali dapat meringankan beban masyarakat. “Itu upaya maksimal kami, tetapi Pemerintah Kabupaten tetap membuat upaya-upaya lain yang baru kami inventarisir dan kami laksanakan kesiapannya,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
