Tutup Iklan
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau proses pengambilan uang dalam bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kunjungannya di Asrama Haji Donohudan, Jumat (1/2/2019). (Solopos/Nadia Lutfiana Mawarni)

Solopos.com,  WONOGIRI—Nilai bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 tercatat Rp121,1 miliar atau naik Rp47,4 miliar daripada tahun lalu yakni Rp73,7 miliar.

Peningkatan ini terjadi karena bansos bagi keluarga penerima manfaat (KPM) ditetapkan berdasarkan sejumlah komponen. Hal itu berbeda dari tahun lalu yang penghitungannya secara flat alias diratakan.

Koordinator PKH Wonogiri, Agus Suratno, kepada Solopos.com, Rabu (6/3/2019), menyampaikan nilai bansos PKH 2018 dihitung secara flat yang dibedakan berdasar dua kategori, yakni kategori komponen kesehatan dan pendidikan (satu kesatuan) dan kesejahteraan sosial. Bansos PKH 2018 untuk komponen kesehatan meiliputi ibu hamil, anak berusia di bawah lima tahun atau balita, prasekolah. Sedangkan komponen pendidikan meliputi anak setingkat SD hingga SMA. Semua komponen mendapat bansos senilai Rp1,89 juta setahun. Jatah itu dialokasikan untuk setiap KPM yang memiliki komponen tersebut tanpa memperhitungkan jumlah komponen.

Sementara bansos untuk komponen kesejahteraan sosial  yang meliputi difabel berat dan orang lanjut usia atau lansia nilainya Rp2 juta setahun. Atas pedoman itu bansos yang diterima setiap KPM dalam satu kategori nilainya sama.

Sedangkan tahun ini, nilai bansos PKH tergantung jumlah komponen. Bansos untuk komponen ibu hamil senilai Rp2,4 juta setahun, balita dan anak prasekolah Rp2,4 juta setahun, anak SD Rp900.000 setahun, SMP Rp1,5 juta setahun, dan SMA Rp2 juta setahun. Bansos untuk komponen difabel berat dan lansia masing-masing Rp2,4 juta setahun. Jatah bansos satu KPM maksimal empat komponen dipilih yang nilai bansosnya terbesar.

“Contohnya, jika dalam satu KPM terdapat lima komponen, seperti ibu hamil, punya anak balita, SD, SMP, dan SMA, nilai bansos yang dihitung berdasar empat komponen saja yang nilainya terbesar. Berarti bansos untuk KPM tersebut dihitung berdasar komponen ibu hamil, anak balita, anak SMP, dan anak SMA [Rp8,3 juta setahun],” kata Agus saat dihubungi Espos.

Dia melanjutkan bansos disalurkan empat tahap melalui ke rekening KPM di bank yang ditunjuk pemerintah yakni Bank BNI. Hal itu berbeda dengan mekanisme penyaluran bansos PKH sebelumnya yang melalui Kantor Pos. Saat itu KPM harus mengambil bansos PKH sesuai jadwal yang ditentukan.

“Selain itu, tahun ini KPM menerima bantuan tetap senilai Rp550.000 yang diberikan saat penyaluran tahap pertama. Bantuan tetap dulu pernah diberikan. Seiring berjalannya waktu ditiadakan. Tahun ini diberikan lagi,” imbuh Agus.

Agus mengapresiasi KPM yang sudah mengundurkan diri sebagai KPM karena merasa sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Pada Januari hingga 27 Februari 2019, KPM di Kota Sukses yang sudah mandiri tercatat 90 keluarga. KPM mandiri sejak kali pertama PKH bergulir pada 2011 hingga 27 Februari 2019 sebanyak 645 keluarga. Untuk diketahui, KPM di Wonogiri tahun ini tercatat 39.594 keluarga.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sendang, Kecamatan Wonogiri, Agung Susanto, menyebutkan ada dua warganya yang tahun ini mentas dari KPM PKH. Mereka Sutini dan Nuri Listyorini. Keduanya merasa sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri setelah membuka usaha. “Ibu Sutini dan Nuri tak mau bergantung pada bansos PKH lagi. Kami mengapresiasi keputusan mereka,” kata Agung.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten