Jakarta–Seribu karyawan honorer Departemen Keuangan yang tergabung dalam Komite Nasional Untuk Kedaulatan Rakyat (KNKR), melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di kawasan Jakarta, Selasa (30/6), untuk meminta kejelasan status kepada pemerintah.
Mereka berasal dari Tanjung Priok, Mataram, Surabaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Subang itu menggelar unjuk rasa dimulai dari Masjid Istiqlal, Departemen Keuangan, Kedutaan Besar Amerika, Kementerian BUMN, Bundaran HI, KPU dan Bappenas.
Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%
Di depan Departemen Keuangan, Koordinator Harian KNKR, Erwin Usman, mengatakan, pembangunan Indonesia kembali menuju ke gerakan yang tidak peduli rakyat karena banyak tenaga honorer yang masih belum jelas nasibnya.
Ia menjelaskan, ada sekitar 5.000 pegawai honorer Departemen Keuangan yang bekerja tanpa ada kejelasan status dan mendapat gaji dibawah UMR.
Sementara itu pengacara publik LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa mengatakan, para tenaga honorer itu telah bekerja minimal 3 tahun, bahkan ada yang bekerja selama 30 tahun, sehingga sudah seharusnya diangkat sebagai pegawai tetap atau PNS.
Ia mengatakan, Peraturan Pemerintah No 48/2005 yang diubah dengan PP No 43/2007, menyebutkan, bahwa tenaga honorer yang menenuhi syarat bisa diangkat menjadi PNS, namun pegawai honorer Depkeu itu justru diabaikan dan ada yang dikeluarkan begitu saja.
“Lebih dari 5.000 tenaga honorer Depkeu yang tersebar di Indonesia terus berjuang agar bisa diangkat menjadi PNS,” jelas Alghiffari.
Setelah melakukan aksi di tempat tersebut, rencananya massa mengegelar aksi lagi ke Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 16.30 WIB.
Sementara penanggung jawab aksi, Agustiana menambahkan, calon penguasa pemerintahan mendatang harus lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer.
“Capres dan Cawapres harus peduli dengan nasib lima ribu pegawai honorer Depkeu yang bekerja tanpa ada kejelasan status. Gaji mereka pun dibawah UMR,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan aksi skala besar ini akan disusupi oleh oknum tak bertanggung jawab, panitia sudah memperhitungkannya sejak enam bulan lalu.
ant/fid
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
