HONOR GURU SOLO : Insentif GTT/GTY Tunggu Konsultasi BPK

Honor guru Solo, pemkot memastikan insentif dilaksanakan pada 2016.

Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo belum bersikap ihwal pemberian insentif bagi guru tidak tetap atau guru tetap yayasan (GTT/GTY) pada tahun anggaran 2016.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Solo, Suyamto, mengatakan penganggaran insentif GTT/GTY masih menunggu hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemkot menilai perlu berkonsultasi mengenai pengalokasian anggaran insentif bagi tenaga pendidik tersebut. Selama ini sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, anggaran insentif GTT/GTY pada tahun anggaran 2014 mendapat catatan BPK.

“Kita perlu mencari regulasi yang tepat. Jangan sampai salah menempatkan anggaran,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (19/8/2015).

Yang jelas, Suyamto menuturkan Pemkot mengalokasikan anggaran insentif GTT/GTY di APBD Perubahan (APBD-P) berupa hibah bantuan sosial. Ada pengalihan pos anggaran dari sebelumnya pada APBD reguler berada di pos belanja langsung, kini menjadi hibah bantuan sosial. “Tahun ini insentif GTT/GTY tetap ada. Besarannya di Perubahan sama dengan yang APBD 2015,” kata dia.

Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Solo sekaligus Kepala DPPKA Budi Yulistianto mengatakan Pemkot hingga kini belum berbicara mengenai alokasi anggaran insentif GTT/GTY 2016. Pemkot baru terfokus pada penetapan APBD-P 2015. Di mana dalam APBD-P tersebut alokasi anggaran insentif GTT/GTY telah dialihkan melalui dana bantuan sosial.
Selama ini, Budi menerangkan alokasi anggaran insentif GTT/GTY masuk pada pos belanja langsung. Padahal sesuai mekanisme belanja langsung hanya untuk anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) resmi. Sedangkan GTT/GTY, menurut catatan BPK bukan termasuk pegawai resmi. Dengan demikian, BPK memberi catatan bahwa pengalokasian insentif GTT/GTY pada pos belanja langsung salah dan harus dialihkan ke bantuan sosial.

Di tanya mengenai kekhawatiran ribuan GTT/GTY akan penghapusan insentif di 2016, Budi mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan apa pun mengenai penghapusan tersebut. Menurut Budi, alokasi anggaran insentif akan dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Termasuk pembahasan mengenai regulasi penempatan dana insentif tersebut.