Solopos.com, SRAGEN -- Honor guru/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) untuk bulan Januari 2020 di Sragen belum cair hingga Februari ini. Hal tersebut menjadi keresahan para guru honorer.
Seorang tenaga honorer di SMKN 1 Kalijambe, Sragen, yang enggan menyebut namanya bahkan sempat berkirim pesan lewat email ke redaksi Solopos mengenai hal tersebut. Salah satu yang diadukan terkait honor GTT/PTT bulan Januari yang belum dibayar lunas.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Selain itu, ia juga menyampaikan adanya pengadaan seragam sekolah yang dia duga harganya relatif tinggi serta pengadaan sarana prasarana yang tidak sesuai anggaran.
Kepala SMKN 1 Kalijambe, Sragen, Y. Sugeng Prihanto, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/2/2020), menyampaikan belum cairnya honor 28 orang GTT/PTT di SMKN 1 Kalijambe itu dikarena kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jateng.
Pembebasan Lahan Tol Solo-Jogja, Ganti Rugi atau Ganti Untung?
Sugeng mengatakan sekolah juga masih menunggu kebijakan dari Pemprov Jateng karena ada perubahan nominal honor yang menyesuaikan dengan nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) masing-masing kabupaten.
“Kami sudah berniat baik memberi talangan honor senilai Rp1 juta per orang yang diambilkan dari dana komite. Nanti dana talangan itu diambil kembali saat sudah ada pencairan honor dari Pemprov Jateng. Jadi persoalan honor belum cair itu tidak hanya di SMKN 1 Kalijambe tetapi seluruh Jawa Tengah,” ujar Sugeng.
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 1 Kalijambe, Sragen, Joko Hariyanto, menyampaikan soal kebijakan seragam sekolah dibebaskan untuk membeli di sekolah atau di luar sekolah, kecuali tiga komponen, yakni atribut sekolah, wearpack, dan seragam olahraga.
Beli HP Rp1,7 Juta, Warga Klaten Dapat Mobil BMW
Dia mengatakan tiga komponen itu wajib beli di sekolah lewat koperasi sekolah. Dia menjelaskan pengadan tiga komponen seragam itu menjadi wewenang komite sekolah bersama orang tua wali murid yang meminta bantuan koperasi sekolah untuk memfasilitasi.
Sementara untuk pengadaan sarana dan prasarana lainnya tidak ada di sekolah ini. “Pembangunan dak ruangan pun menggunakan dana komite sekolah yang bersumber dari sumbangan orang tua siswa sesuai kemampuan,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Jumeri, saat dihubungi Solopos.com, Rabu, menyampaikan pencairan honor GTT/PTT masih dalam proses dan sekarang sudah persiapan penandatanganan Pergub oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Loko Uap Tua Pesanan Jokowi Sempat Berhenti Lama Di Klaten, Ini Alasannya
Dia berusaha agar Pergub bisa segera diteken dan pekan depan honor GTT/PTT bisa dicairkan. Pergub itu dibutuhkan karena ada perubahan nominal honor yang disesuaikan dengan UMK masing-masing kabupaten/kota.
Selain itu juga terkait adanya perubahan jumlah GTT/PTT dari 17.000-an orang menjadi 21.000-an orang. "Semua perubahan itu harus ada pergubnya. Kami mengimbau kepada para GTT/PTT supaya bersabar. Kami mengerti hal ini akan menimbulkan gejolak di lapangan,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
