Madiunpos.com, SURABAYA — Produksi garam nasional tahun ini diproyeksikan meningkat menjadi 3 juta ton lebih dengan asumsi anomali cuaca lebih bagus serta didukung oleh penerapan teknologi modern.
Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur (Jatim), Muhammad Hasan, mengatakan produksi garam nasional pada 2018 tercatat mencapai 2 juta ton lebih, yang sebanyak hampir 1,2 juta ton disuplai dari wilayah Jatim.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Jadi 60% produksi garam nasional itu berasal dari Jatim, dan 50% produksi Jatim itu dari Madura karena ada 4 kabupaten penghasil garam di Madura, lainnya ada di Surabaya, Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lamongan dan Tuban,” katanya, Minggu (24/3/2019).
Tahun ini, ungkap dia, produksi garam dimulai pada awal/akhir Juni yang berlangsung hingga November 2019. Pada April – Mei ini, para petani garam memasuki tahap persiapan turun ke lahan dan perbaikan.
Muhammad Hasan mengatakan peningkatan produksi garam rakyat tahun ini harus diimbangi dengan tingkat penyerapan pasar.
Saat ini jumlah konsumsi garam nasional sekitar 1,6 juta ton, yang berarti Indonesia mengalami surplus garam konsumsi.
“Dari produksi 3 juta ton nanti, lalu konsumsinya hanya 1,6 juta ton, artinya masih ada kelebihan produksi. Nah kami ingin pemerintah mengatur sistem penyerapan garam rakyat ini supaya kelebihannya bisa diserap oleh industri untuk menjadi garam industri,” ujarnya.
Hasan mengatakan penyerapan garam rakyat untuk industri ini juga diharapkan bisa menekan jumlah impor garam yang selama ini diperlukan untuk kebutuhan industri sebesar 2,3 juta ton.
“Harapannya kelebihan produksi ini bisa mensuplai kebutuhan industri, sehingga kalau masih kurang baru impor,” kataya.
Hasan menambahkan, yang tidak kalah pentingnya dari peran pemerintah adalah mengatur Harga Patokan Petani (HPP) yang hingga saat ini belum ada meski sudah diusulkan.
HMPG Jatim telah mengusulkan HPP yang bisa diatur pemerintah adalah Rp1.500/kg untuk harga terendah dan Rp2.000- Rp2.500/kg untuk harga tertinggi mengikuti kualitas garam yang diproduksi.
“Dengan begitu petani garam tidak rugi karena saat panen garam, biasanya harga jualnya anjlok. Di samping itu ada jaminan kepastian bagi petani garam, juga memicu kesejahteraan masyarakat garam,” imbuhnya.
HMPG pun mendesak Gubernur Jatim mendorong pemerintah pusat agar mengatur HPP garam ke dalam Perpres atau Inpres tentang tata niaga garam mulai dari mengatur pola penyerapan garam, HPP hingga impor garam industri.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
