HMI Semarang tuntut penyelesaian kasus korupsi

Ilustrasi (Antara)

Semarang (Solopos.com)–Puluhan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang menggelar aksi menuntut pemerintah segera menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia dengan jumlah kerugian besar dan diduga melibatkan pejabat negara.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Dalam aksi yang berlangsung di kawasan videotron Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (19/5/2011), para mahasiswa terlihat membawa beberapa poster yang antara lain bertuliskan “Tolak Politik Pencitraan”, “Tolak Kapitalisme dan Berangus KKN”, serta “Bobroknya Moralitas Anggota DPR”.

Ketua Umum HMI Cabang Semarang, Muhammad Ulil Haq mengatakan, setelah 13 tahun reformasi bergulir, cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan belum terlihat jelas.

“Pada kenyataannya, bangsa ini masih dilanda berbagai bentuk kebohongan para elit politik, kemiskinan, dan penindasan yang diperparah dengan perilaku pejabat pemerintah serta wakil rakyat yang tidak peduli dengan kondisi rakyat,” ujar Ulil.

Menurut dia, kebohongan pemerintah dalam memberantas korupsi saat ini semakin menjadi-jadi dengan metode pencitraan dan pengalihan isu untuk menututupi kebobrokan pemerintahan.

“Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tiap 21 Mei dan 13 tahun bergulirnya reformasi di Indonesia, maka kami menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi seperti kasus BLBI, Bank Century, dan kasus penyimpangan pembangunan wisma atlet,” jelas Ulil.

Selain itu, para mahasiswa juga menuntut pemerintah mengembalikan produk hukum ke asas Pancasila, menegakkan kembali semangat reformasi di segala bidang, dan mengembalikan kedaulatan rakyat dari kedaulatan partai politik.

Setelah berorasi di kawasan videotron, puluhan mahasiswa HMI Cabang Semarang kemudian melanjutkan aksi ke depan gerbang gedung kantor DPRD Provinsi Jateng untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota dewan, namun tidak mendapat izin dari kepolisian.

Sempat terjadi aksi dorong yang berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berjaga saat para pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung DPRD.

(Antara/nad)