HIV/AIDS JATENG : Baru 14.000 Kasus Ditemukan, Penangganan HIV/AIDS di Jateng Lambat

HIV/AIDS di Jateng ditangani lambat oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) maupun dinas-dinas terkait, terutama dinas kesehatan.

Semarangpos.com, SEMARANG – Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah (Jateng), Wahyu Setianingsih, mengakui penanganan kasus HIV/AIDS di Jateng lamban.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penilaian itu ia dasarkan pada lambatnya penemuan kasus HIV/AIDS di Jateng. Menurut Wahyu, kasus HIV/AIDS di Jateng kini diprediksi mencapai 47.000, nayatanya baru 14.000 kasus yang ditemukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) maupun dinas-dinas terkait.

Terhambatnya penemuan kasus HIV/AIDS di Jateng ini dianggap Wahyu lebih dikarenakan adanya stigma negatif dari masyarakat kepada penderita HIV/AIDS. Padahal, menurut Wahyu, untuk bisa terbebas dari HIV/AIDS harus melalui berbagai cara, salah satunya menghilangkan diskriminasi dan stigma negatif terhadap penderitanya.

“Terutama mewujudkan target tiga zero, yakni zero munculnya kasus infeksi baru di mana kita harus memutus mata rantai penularan, lalu zero kematian akibat HIV-AIDS, dan terakhir adalah zero diskriminasi serta stigma,” kata Wahyu dalam Pertemuan Evaluasi Program Penanggulangan HIV & AIDS di Hotel Quest, Rabu (7/9/2016) siang, seperti dikutip situs resmi Pemprov Jateng, Kamis (8/9/2016).

Wahyu menambahkan untuk mewujudkan ketiga target itu, tentu membutuhkan dukungan lintas sektoral semua pihak, serta memerlukan penguatan jejaring, tidak sekadar layanan saja. Keberadaan KPA nasional, provinsi, dan juga kabupaten/kota akan sangat memberikan arti dukungan bagi percepatan penemuan kasus.

“Kita harus temukan sebanyak mungkin sampai dengan batas estimasti yang kita tetapkan, setelah itu kita lakukan pengobatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik tak hanya kepada yang sakit tapi juga melindungi yang sehat, termasuk diri kita dan keluarga kita,” kata Wahyu.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Heru Sudjatmoko, mengatakan masalah HIV/AIDS sangat serius, walaupun sering kali tidak menarik bagi politikus. Padahal realitanya, kebijakan pemerintah dan negara banyak ditentukan secara politikus.

“Seperti global funding [pendanaan] kalau asalnya dari luar boleh saja, tapi yang utama adalah dari APBD/APBN. Kalau menggantungkan dana dari luar dan kemudian misalnya program dari luar itu hanya sampai 2017, apakah KPA juga harus dibubarkan? Mau tidak mau ya kita harus melihat ke APBD/APBN,” terangnyanya.

Dia menekankan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pemerintah daerah di Jateng harus ikut memikirkan masalah HIV AIDS agar jangan sampai tidak ada gerakan untuk mengatasinya.