Hindari politisasi skandal Century

Pasca pembentukan Panitia Angket Century (PAC), skandal Bank Century,Tbk (BC) –kini bernama Bank Mutiara— sudah memasuki babak baru. Kendati komposisi PAC dinilai kurang bisa memenuhi harapan masyarakat, namun kita semua hendaknya bisa menerima dengan legowo. Kini, masalah Century sudah masuk ke wilayah sensitif, yakni masalah politis, selain juga masalah hukum yang tengah digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Polri dan Kejaksaan. Kendati masuk ke wilayah politis, masalah ini hendaknya tidak dipolitisasi (direkayasa untuk kepentingan kelompok tertentu).

Pasalnya, tanpa disadaripun, masalah ini sudah banyak dipolitisir. Masyarakat banyak sudah sangat geram dan gemas dengan diskusi seputar skandal Century (Century-gate) yang sudah tendesius, beraroma fitnah dan gosip murahan. Pasalnya beredar isu bahwa ada sebagian dana Century mengucur ke salah satu parpol peserta pemilu 2008. Bahkan tuduhan kucuran dana sudah mengarah ke pribadi tertentu, yang belum jelas kebenarannya. Mengapa masalah ini akhirnya tergiring ke ranah politis, karena pejabat-pejabat yang terkait pada waktu itu, yakni Boediono dan Sri Mulyani kini menjabat sebagai Wapres dan Menteri Keuangan. Kalau tidak, ceritanya akan berbeda.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hindari politisasi
Selamat bekerja PAC yang baru terbentuk. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah hendaknya pembentukan PAC ini dilakukan untuk benar-benar mencari kebenaran dan keadilan. Jangan ada secuilpun agenda terselubung untuk menjatuhkan atau mengarahkan kesalahan pada pejabat tertentu yang sekarang juga masih menjabat dalam pemerintahan di bawah Presiden SBY. Rekomendasi PAC terbaru agar Sri Mulyani non-aktif untuk sementara waktu, semestinya tidak perlu terjadi karena terlihat kentalnya nuansa politisasi kasus Century menjadi sesuatu untuk meningkatkan bargaining power. Disini sudah terjadi fenomena politik dagang sapi.

Aroma adanya politisasi skandal Century ini sedari awal pembentukan PAC, sudah cukup pekat. Pasalnya, dari awal pembentukan yang dilakukan oleh tim-9, sudah pekat dengan aroma politis. Bayangkan, saat awalnya fraksi yang tergabung dalam koalisi pemerintah belum mendukung sama sekali pembentukan PAC. Baru setelah BPK mengumumkan hasil audit dan Presiden SBY memberikan lampu hijaunya, maka fraksi koalisi pemerintah yang dimotori oleh fraksi Partai Demokrat segera ikut menandatangi. Tidak hanya menandatangani, namun juga “meminta” jatah kursi Ketua PAC, dengan memimjam tangan fraksi Partai Golkar.

Akhirnya, diakui atau tidak muncul dua kubu dalam PAC, yakni kubu koalisi pemerintah dan kubu yang berada di luar pemerintah. Jelas, dengan kondisi semacam ini sangat terlihat tidak adanya keinginan murni untuk menyelesaikan persoalan ini secara jernih tanpa ada agenda terselubung tertentu. Padahal, masyarakat banyak menaruh harapan besar bahwa munculnya PAC ini akan bisa membereskan skandal Century dari sisi politis, melengkapi penyelesaian dari sisi hukum yang akan diselesaikan oleh jajaran aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PAC ini sebenarnya ditujukan untuk menutup celah beberapa hal yang belum tersentuh dari sisi politis. Kalangan dewan dalam konteks ini bisa menelisik dari sisi kebijakan aparatur negara dan tata kelola keuangan negara. Kalangan anggota dewan pasti menyadari benar bahwa masalah ini kalau tidak dibuka secara transparan, berpotensi menguap tanpa bekas (alias masuk angin). Pengalaman selama ini membuktikan bahwa banyak sekali pansus dibentuk, namun ”menguap” entah kemana tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Sebagai wakil rakyat, mereka terbeban untuk mencari tahu hal ikwal tentang penyelamatan BC ini.

Maklum, skandal bank ini tidak main-main skalanya. Uang pemerintah (melalui LPS) yang sudah dibenamkan untuk menyelamatkan bank yang sekarang bernama Bank Mutiara ini, demikian besarnya. Uang masyarakat (public) ini selayaknya juga dipertanggungjawabkan secara transparan ke public. Selama ini masyarakat sangat awam dengan proses bail out BC. Padahal, masyarakat banyak juga penasaran dengan proses penyelamatan bank hasil merger Bank Pikko, Danpac dan CIC ini. Salah satu wahana yang bisa dipakai oleh masyarakat ya melalui hak angket, yang sebentar lagi akan langsung bekerja. Syaratnya, tidak ada kepentingan tertentu (interest) di dalamnya, namun semata hanya untuk menjelaskan duduk perkaranya secara transparan dan mencari kebenaran dan keadilan.

Wacth dog
Untuk menghindari politisasi skandal Century di kalangan parlemen, maka masyarakat hendaknya bisa menjadi watch dog (anjing penjaga), yakni mengawal hingga tuntas kinerja PAC. Masyarakat harus mengawasi dan mengawal perkembangan penyelesaian kasus Century, baik dari sisi politis maupun hukum. Termasuk mengawal kinerja PAC sehingga bisa dipastikan tidak akan ada politisasi dalam penyelesaian masalah ini. Kubu yang propemerintah dan yang tidak, harus bisa mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa, ketimbang kepentingan elit partai atau kepentingan partai keseluruhan. Toh mereka bisa duduk di Senayan karena pilihan konstituens pendukungnya. Jadi wakililah suara konstituens Anda.

Masyarakat sebaiknya terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Layaknya mengawal kasus perseteruan antara Cicak versus Buaya belum lama ini, begitu selayaknya dukungan masyarakat terhadap penuntasan kasus Centurygate ini. Caranya beragam. Bisa dengan terus memberikan dukungan kepada para aparat penegak hukum agar penyelesaian secara hukum bisa tuntas, dan juga mengawal terus kinerja PAC di Senayan. Kalau ada penyimpangan didalam pengusutan masalah ini, masyarakat bisa memberikan masukan konstruktifnya. Hanya dengan cara itu, kita semua akan bisa menuntaskan skandal Century ini secara tuntas tas..tas…tas…

Oleh: Susidarto