Hina Presiden Langsung Kena Pidana, Menkumham Bantah Pesanan

Hina Presiden Langsung Kena Pidana, Menkumham Bantah Pesanan

SOLOPOS.COM - Menkumham Yasonna H. Laoly berdialog dengan tahanan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (7/5/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Priyatno)

Menkumham menjelaskan pasal penghinaan presiden yang masuk delik umum bukan merupakan pesanan dari Presiden Jokowi.

Solopos.com, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly berjanji akan memperdalam pembahasan pasal penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) agar tidak dianggap multitafsir.

Yasonna menjelaskan definisi menghina dan mengkritik berbeda. Menurutnya, tidak salah jika seseorang mengkritik pemerintah atau presiden. Akan tetapi, menghina adalah persoalan personal seorang simbol negara.

“Enggaklah [kalau subjektivitas]. Nanti diatur yang bagus. Kami kan dengar [masukan] semua,” tuturnya di Komplek Istana Kepresinan, Selasa (6/2/18).

Selasa (6/2/2018), DPR menggelar rapat membahas RUU KUHP dengan pemerintah. Rapat itu membahas isu-isu yang masih tertunda untuk dibahas, seperti pasal penghinaan kepala negara.

Menurutnya, pembahasan RUU KUHP sudah dibahas selama 30 tahun lebih, dan pembahasan penghinaan terhadap kepala negara sudah disinggung pada pemerintahan sebelumnya.

“Kita ini kan tidak mau membuat sesuatu menjadi sangat liberal, sehingga orang can do anything the want atas nama kebebasan. Ga gitu dong,” tambahnya.

Yasonna juga menampik bahwa pembahasan pasal ini merupakan pesanan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keberadaan pasal tersebut, lanjut Menkumham, sudah ada dalam draf RUU yang lama.

Kendati demikian, pihaknya mengaku pasal penghinaan kepala negara dalam RUU KUHP masih terus dibahas. Karena itu, aturan teknis masih perlu diperdalam.

Berita Terkait

Berita Terkini

Setahun Proses Seleksi, 3 Jabatan Eselon II Pemkab Klaten Akhirnya Terisi

Bupati Klaten Sri Mulyani melantik tiga pejabat yang mengisi tiga jabatan eselon II yang selama setahun ini melewati proses seleksi.

Kisah ABG Klaten Terobos Penyekatan: Niat Beli Makan Ke Jogja, Pulang Jadi Tersangka

ABG Klaten yang nekat terobos penyekatan pemudik di Pospam Prambanan niatnya pergi ke Jogja untuk beli makan buat buka puasa.

Dikhawatirkan Picu Kerumunan, Pasar Tiban di Pekalongan Dibubarkan

Meningkatnya aktivitas warga menjelang Lebaran, terutama di Alun-alun Kota Pekalongan rawan memicu penyebaran virus corona.

Jadwal Imsak dan Magrib di Solo Hari Ini, Selasa 11 Mei 2021

Di bawah ini ada jadwal imsak dan magrib Kota Solo di Jawa Tengah hari ini, Selasa, 11 Mei 2021 dari Kementerian Agama atau Kemenag.

Warga di 12 Padukuhan di Sleman Dilarang Salat Id Berjamaah

Kalau sudah zona merah, salat Idulfitri baik di masjid maupun lapangan tidak dibolehkan.

Kemenag Jateng Sebut Sudah 300 Ulama Meninggal Akibat Covid-19

Data dari Kementerian Agama pusat ada 300 ulama yang meninggal akibat terpapar Covid-19 se-Indonesia.

Kemenhub Ungkap Potensi Warga Mudik Besok

Kemenhub memperkirakan aktivitas mudik bakal terjadi lagi, Selasa (11/5/2021) besok dan Rabu (12/5/2021) lusa.

Tambang Emas Longsor di Sumbar, 4 Meninggal

Asnedi mengatakan longsor di lokasi tambang itu bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, menurut Asnedi, lokasi tambang itu pernah longsor Januari lalu.

Ustaz Tengku Zulkarnain Meninggal, Dinkes Tracing Safari Dakwah

Dinkes Riau meminta puskesmas yang wilayahnya ketempatan safari dakwah Ustaz Tengku Zulkarnain segera melalukan tracing kontak fisik.

Mudik Dilarang, Pedagang di Madiun Ngeluh Pasar Sepi Jelang Lebaran

Jika dibandingkan dengan momen Lebaran tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kondisi pasar menjadi paling sepi.

Usulan Liga 1 Tanpa Degradasi, Presiden Pasoepati: Ini Kompetisi atau Tarkam?

Presiden Pasoepati, Maryadi Gondrong, menyayangkan munculnya gagasan kompetisi tanpa degradasi di Liga 1 maupun Liga 2. Menurut Gondrong, liga tanpa degradasi sama saja mengebiri ruh kompetisi.