Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, Jaksa: Ia Layak Dihukum Mati

Namun di mata mereka Heru yang Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera tetap layak dihukum mati sesuai tuntutan.

 Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat mengenakan rompi tahanan setelah diperiksa di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1/2020). (Antara-Anita Permata Dewi)

SOLOPOS.COM - Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat mengenakan rompi tahanan setelah diperiksa di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1/2020). (Antara-Anita Permata Dewi)

Solopos.com, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis terdakwa koruptor Asuransi Jiwasraya Heru Hidayat dengan hukuman seumur hidup serta membayaruang pengganti senilai Rp12,643 triliun.

Jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Namun di mata mereka Heru yang Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera tetap layak dihukum mati sesuai tuntutan.

PromosiBakal Tampil di Setiap Acara Resmi ASEAN, Senam Khas Bali Naik Kelas

“Hakim memutuskan pidana nihil dengan pertimbangan bahwa terdakwa sudah dihukum seumur hidup di perkara Jiwasraya. Tentu ini berbeda dengan yang kita mintakan tuntutan pada kesempatan yang lalu dengan pidana mati,” kata JPU Wagiyo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: Terungkap! Ini Modus Cuci Uang Benny Tjokro & Heru Hidayat di Asabri

Majelis hakim pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman nihil terhadap Heru Hidayat ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun dikurangi dengan aset-aset yang sudah disita dan bila tidak dibayar maka harta benda Heru akan disita untuk membayar uang pengganti tersebut.

“Diberi waktu untuk pikir-pikir dan ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mempertimbangkan apa nanti sikap kami dalam waktu 7 hari ini. Jadi kami akan diskusikan dan menunggu putusan lengkap untuk menentukan sikap dalam hal ini,” ungkap Wagiyo seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Wagiyo menegaskan majelis hakim sepakat menjatuhkan vonis Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Padahal JPU menuntut agar Heru Hidayat dijatuhi hukuman mati.

Baca Juga: Dituntut Mati Terkait Kasus Asabri, Nasib Heru Hidayat Ditentukan Besok

“Dalam tuntutan pidana kami sudah kami jelaskan bahwa Pasal 2 ayat 2 merupakan pemberatan, bukan unsur. Jadi keadaan-keadaan yang memberatkan, kalau kita mendakwakan unsur tindak pidana korupsi apakah ada keadaan-keadaan yang memberatkan, nah, itu yang kita masukan ke alasan dasar kita melakukan tuntutan mati,” ungkap Wagiyo.

Ia juga menilai bahwa keadaan-keadaan yang memberatkan telah dijelaskan secara rinci.

“Jadi tadi yang mengatakan di pledoi ada penyimpangan lekuasaan (abuse of power), tidak benar. Bahwa kita melakukan tuntutan berdasarkan alat-alat bukti maupun pertimbangan-pertimbangan yang demikian matang, tidak saja normatif tapi juga filosofi, kita ajukan di persidangan. Kita juga lihat perkembangan di masyarakat, tidak asal-asalan,” ujar Wagiyo.

Dia menegaskan tidak ada alasan JPU untuk melakukan penyimpangan kekuasaan.

Baca Juga: Vonis Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat, Akan Lebih Ringan atau Mati

Majelis hakim juga memutuskan untuk mengembalikan sejumlah barang sitaan Heru Hidayat.

“Salah satu pertimbangan hakim itu seharusnya nanti disita pada saat satu bulan setelah putusan, kita tidak berpendapat seperti itu, tentu ada perbedaan pendapat. Kita berpendapat bahwa dalam kesempatan pertama kita amankan dalam rangka pembayaran uang pengganti jadi sudah termasuk di dalamnya,” ungkap Wagiyo.

Sedangkan kuasa hukum Heru Hidayat, Aldres Napitupulu mengatakan hakim sependapat dengan pembelaan kliennya.

“Mengenai materi perkaranya terbukti atau tidak terbukti memang kami berbeda pendapat dengan hakim, ya, mungkin kami akan mengajukan upaya hukum, mungkin, ya, tergantung permintaan klien kami,” kata Aldres.

Terkait barang sitaan yang harus dikembalikan, Aldres mengatakan barang-barang tersebut seharusnya tidak disita.

“Karena diperoleh tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan, dilihat dari waktu perolehannya saja. Mereka merasa mungkin mereka yang benar tapi di pengadilan ini kan bisa dibuktikan kalau hakim sudah melihat bahwa perolehannya jauh sebelum tindak pidana yang didakwakan,” ungkap Aldres.

 

Sumber: Antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Selamat Harkitnas! Begini Sejarah 20 Mei Jadi Hari Kebangkitan Nasional

20 Mei sebenarnya merupakan hari lahirnya sebuah organisasai bernama Boedi Oetomo atau Budi Utomo pada 20 Mei 1908 atau 37 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Media Jangan Telan Mentah-Mentah Hasil Survei

Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik media yang menelan mentah-mentah hasil survei termasuk tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi.

Sejarah Hari Ini: 20 Mei 1908 Berdirinya Budi Utomo Sebagai Harkitnas

Beragam peristiwa bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi dari tahun ke tahun pada 20 Mei.

2 Survei Kepuasan Jokowi Jauh Beda, Rocky: Surveyor Sedang Cari Remah

Rocky Gerung menyoroti dua hasil survei terhadap tingkat kepuasan Presiden Jokowi yang saling bertolak belakang padahal dirilis hampir bersamaan.

Kenaikan TDL Pelanggan 3.000 VA Berpotensi Tambah Beban Industri

Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik abagi pelanggan 3.000 volt ampere (VA) disesalkan pelaku industri yang tengah berjuang untuk bangkit setelah dihajar pandemi Covid-19.

Kompolnas: Briptu Tajir HSB Lakukan Kejahatan Korporasi

Albertus Wahyurudhanto mengatakan kasus penambangan emas ilegal, baju bekas, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat oknum Polri Briptu HSB merupakan kejahatan korporasi.

Akun Medsos Pejabat Singapura Diserbu Pendukung UAS

Hal itu merupakan buntut dari deportasi yang dilakukan Singapura terhadap UAS pada Senin (16/5/2022) lalu.

Fahri Hamzah: Pejabat Singapura Idap Islamphobia

Fahri Hamzah menilai pejabat Singapura mengidap  islamophobia lantaran menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negara tersebut, beberapa hari lalu.

Kejagung Segera Tangkap Semua Tersangka Mafia Minyak Goreng

Febrie menyebutkan tersangka Lin Che Wei sempat membagikan uang hasil kejahatan mafia minyak goreng ke sejumlah pihak.

Dicap Halu, Yusuf Mansur: Saya Sedang Mengajari Bangsa Ini Bermimpi

Yusuf Mansur mengatakan, dirinya sedang mengajari bangsa Indonesia bermimpi agar mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. 

Tampil di Youtube Anak, Yusuf Mansur Sebut Dirinya Asal Ngomong

Yusuf Mansur mengaku dirinya bukan orang yang pandai, karenanya ia tidak banyak berpikir tapi banyak bertindak.

Menteri Muhadjir Sarankan UAS Jaga Lisan Agar Tak Diusir Singapura

Muhadjir Effendy menyarankan UAS untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain.

Terduga Pembunuh Perempuan Muda di Kebumen Ternyata Sang Kekasih

R diketahui tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang tidak lain merupakan kekasih korban.

Polisi Pengedar Narkoba Coba Bunuh Diri di Sel

Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Kalimantan Barat, Budi Wibowo, membenarkan informasi adanya polisi yang mencoba bunuh diri.

Pendukung ISIS di Poso Serahkan Diri ke Polisi

Mrw, warga Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir menyerahkan diri di Desa Bahoea Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.