Henry Indraguna "Kowe Meneh" Jadi Anggota Tim Ahli Wantimpres

Henry Indraguna sebagai pengacara kondang juga penulis buku Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi (Kaidah-Kaidah Hukum dan Doktrin-Doktrin) dipercaya membidangi Hukum dan Perundang-undangan.

 Henry Indraguna. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Henry Indraguna. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Pengacara sekaligus politikus Partai Golkar Henry Indraguna diangkat sebagai Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpes Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan.

Dewan Pertimbangan Presiden melalui Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Nomor I Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Ketua, Anggota dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto.

PromosiUMi Youthpreneur 2022 Bentuk Dukungan PIP Terhadap Wirausahawan Muda

“Saya secara pribadi merespons positif atas hal informasi tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Prinsipnya saya yang ditempatkan sebagai Anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan akan melaksanakan tugas dengan baik,” kata Henry Indraguna melalui keterangan tertulis, Minggu (17/4/2022).

Henry Indraguna menyatakan komitmennya secara militan memperkuat dan memperjuangkan dengan sebaik-baiknya Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan di Dewan Pertimbangan Presiden.

“Saya bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai bidang saya kepada Dewan pertimbagan Presiden  sesuai UUD 1945 Pasal 16,” ujar Henry Indraguna yang juga dipercaya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Baca Juga: Henry Indraguna akan Guyur 70.000 Liter Minyak Goreng Murah di Soloraya

Henry Indraguna sebagai pengacara kondang juga penulis buku Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi (Kaidah-Kaidah Hukum dan Doktrin-Doktrin) dipercaya membidangi hukum dan perundang-undangan.

Sosok Henry Indraguna dianggap mampu membantu kinerja Wantimpres dalam membantu memberikan masukan kepada Presiden secara cepat dan tepat.

Henry mengatakan siap mengemban amanat yang diberikan kepadanya tersebut. Berbekal pengalamannya sebagai salah satu pengacara yang mempunyai prestasi, siap mengabdi bagi bangsa negara melalui jalur Wantimpes.

Henry Indraguna menegaskan siap memberikan dukungan kajian dan analisis terkait isu aktual di bidang hukum dan perundang-undangan.

“Saya menerima amanat ini Insya Allah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” tegas Henry Indraguna.

Baca Juga: Henry Indraguna Sebut IPU Bali Jadi Kartu As Indonesia Makin Dipercaya

Wantimpres adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

Landasan konstitusional Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden.

Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Baca Juga: Ini Lho, Buku Tentang Tindak Pidana Korupsi Karya Henry Indraguna

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Duh, 1,7 Juta Bayi di Indonesia Belum Peroleh Imunisasi Dasar

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan kondisi tersebut berdampak pada peningkatan jumlah kasus penyakit yang seharusnya bisa dicegah lewat imunisasi atau PD3I.

Butuh Kerja Sama Antarnegara Mencegah Krisis Pangan Global

Presiden Joko Widodo menyerukan negara G7 dan G20 bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang agar tidak jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem.

Sejarah Hari Ini: 29 Juni 1957, Menara Tokyo Mulai Dibangun

Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi di belahan dunia pada 29 Juni.

Ladang Ganja 10 Hektare Ditemukan di Cianjur, Lokasinya di Tengah Hutan

Polres Cianjur menemukan ladang ganja seluas 10 hektare di lereng Gunung Karuhan, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka.

Kedaulatan Pangan Benteng Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Global

Presiden Joko Widodo pada pekan lalu meminta jajarannya fokus mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Langkah ini sangat penting sebagai upaya menghadapi krisis pangan global yang mulai melanda berbagai negara di belahan dunia.

UIN Salatiga Serahkan 54 Kambing untuk Guru Ngaji di Temanggung

Bantuan kambing UIN Salatiga untuk guru ngaji di Temanggung itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Belajar dari Friendster yang Tumbang karena Kepopulerannya Sendiri

Pada 2004, Friendster menjadi jejaring sosial online terkemuka di dunia. Namun, sejumlah keputusan buruk yang diambil manajemen perusahaan justru perlahan menyuntik mati Friendster dari jagad maya.

BSI Pimpin Sindikasi Proyek Tol Semarang-Demak Rp1,34 Triliun

Investasi jalan tol Semarang-Demak mencapai Rp5,44 Triliun. Dalam kredit sindikasi ini, BSI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA) bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sedang Berkonflik, Ini Pesan Nathalie Holscher untuk Putri Delina

Bukan hanya menyampaikan pesan untuk Putri Delina, Nathalie Holscher juga membeberkan alasannya meninggalkan rumah.

Tak Hanya di Jakarta, Holywings di Surabaya Juga Ditutup

Pemerintah Kota Surabaya menilai penutupan itu dilakukan karena Holywings telah melakukan penistaan agama melalui promosi minuman keras (miras) dengan nama Maria dan Muhammad.

Jokowi Naik KA Selama 12 Jam dari Polandia Menuju Ukraina

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan bahwa Kepala Negara akan berangkat menuju Ukraina melewati jalur udara yakni menuju Polandia dan dilanjutkan melalui jalur darat.

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Ini Kata Wong Boyolali

Masyarakat dan pedagang di Boyolali untuk tidak khawatir dengan adanya aturan pembelian minyak goreng dari pemerintah tersebut.

Kongres Sampah II Berkomitmen Menyelesaikan Masalah Sampah di Desa

Kongres Sampah II Provinsi Jawa Tengah menghasilkan komitmen dan kesepakatan menangani sampah di tingkat desa/kelurahan dan keterlibatan akademikus menghilirkan hasil riset tentang sampah di desa/kelurahan.

Dari Kedai Nasi Goreng, Holywings Berkembang Jadi Kelab Malam Populer

Berawal dari bisnis kedai nasi goreng yang nyaris bangkrut, Ivan Tanjaya banting setir dengan mendirikan Holywings yang terinspirasi dari sebuah bar di Beijing, China.

Bendahara PBNU Mardani H. Maming Praperadilkan KPK, Begini Respons KPK

Gugatan praperadilan Mardani Maming diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.