Heboh Lem Aibon Rp82 Miliar, Mantan Staf Ahok Jelaskan Kerja E-Budgeting

Solopos.com, JAKARTA -- Publik bisa mengakses data anggaran dan belanja melalui laman apbd.jakarta.go.id. Situs tersebut berisi informasi publik APBD DKI Jakarta sejak 2016-2019 dan membuat anggaran siluman lem Aibon seharga Rp82 miliar terendus.

Jika tautan APBD 2017 diklik, ada beberapa dokumen yang bisa dibuka. Di antaranya adalah finalisasi RKPD, finalisasi rancangan KUA-PPAS, revisi rancangan KUA-PPAS 2017, pembahasan KUA-PPAS 2017 antara Banggar dengan TAPD, penyesuaian hasil evaluasi Kemendagri (RAPBD), terakhir tindak lanjut evaluasi Kemendagri (APBD Perubahan).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Anggota Fraksi PDIP Ima Mahdiah sudah meminta Bappeda DKI untuk mengunggah dokumen komponen KUA-PPAS 2020 sejak beberapa bulan lalu. Sayangnya, detail anggaran pada APBD 2020 belum diunggah oleh Pemprov DKI hingga berita ini diturunkan.

Ima yang sebelumnya bekerja sebagai staf dan anak magang di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pihaknya sudah mengunggah dokumen RKPD hingga KUA-PPAS awal sejak 2016-2017.

Dia menuturkan penggelembungan anggaran sudah terjadi sejak dulu, walaupun sudah diterapkan E-Budgeting. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta membuka akses informasi agar publik bisa memberikan masukan.

Diserang Anies karena Lem Aibon, Ahok: Sistem Baik Jika Tak Niat Maling

"Kalau komponen bisa di-track. Jika barangnya tidak layak ya otomatis enggak lolos. Hanya, memang sering terjadi human error. Karena itu, perlu pengawasan untuk menyisir ulang anggaran," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10/2019).

Dia memaparkan proses perencanaan anggaran sudah lebih matang ketika menggunakan E-Budgeting. Ima mencontohkan anggaran di Dinas Pendidikan DKI. Kala itu, masing-masing suku dinas sudah menargetkan pembangunan atau renovasi sekolah sejak awal. Permintaan dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) lalu diajukan ke Dinas Pendidikan.

Dari situ, lanjutnya, staf Dinas Pendidikan sudah mengajukan kira-kira komponen apa saja yang diperlukan untuk membangun sekolah, termasuk anggaran. Saat Ahok menjadi Gubernur DKI, ada tim internal yang menginput dan menyisir anggaran secara komprehensif. Bahkan, tak jarang Ahok turun langsung untuk melakukan kedua hal tersebut.

Prabowo Batal Tolak Ambil Gaji, Ini Klarifikasi Jubir

"Dulu, pengalaman kerja bareng Bapak [Ahok] yang suka menginput itu malah tenaga honorer. Nah, anak magang ini yang menyisir anggaran. Jadi RKPD memang di sisir dahulu baru ditandatangani [Gubernur]," jelasnya.