Heboh Draf Revisi UU Ketenagakerjaan, Menaker: Kemakan Hoaks Semua!
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kanan) menyerahkan secara simbolis seribu sertifikat kelulusan kepada perwakilan siswa Balai Latihan Kerja (BLK) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/10/2018). (Bisnis-Paulus Tandi Bone)

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah membantah telah mengeluarkan draf revisi Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Bantahan itu menanggapi beredarnya naskah yang disebut-sebut sebagai draf revisi UU Ketenagakerjaan di media sosial dan grup-grup Whatsapp.

"Yang merevisi siapa? Itu kemakan hoaks karena ada draf yang enggak jelas dari mana, pemerintah belum mengeluarkan draf apa-apa," tutur Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang dikutip Bisnis/JIBI dari Tempo, Sabtu (17/8/2019).

Dia menegaskan saat ini, revisi beleid tersebut baru sampai tahap kajian dan penyerapan aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari serikat pekerja hingga dunia usaha.

Sebelumnya dalam naskah yang beredar di media sosial, disebutkan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang kabarnya akan direvisi. Di antaranya perubaan pasal 50 tentang definisi hubungan kerja, cuti haid dalam pasal 81 yang disebut akan dihapus, pasal-pasal tentang PHK, pesangon, hingga penghapusan uang penghargaan masa kerja. Namun, tak jelas dari mana naskah itu berasal dan siapa yang membuatnya.

Sebelumnya, buruh yang tergabung dalam Komunitas Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang  (UU) Ketenagakerjaan di simpang pertigaan Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019). KASBI juga mengklaim aksi serupa digelar serentak di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan.

Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos menyatakan pemerintah harusnya memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat, bukan justru bersama kaum pemodal menindas dan mengisap rakyat.

“Aksi ini merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan DPR dan Jokowi agar tidak mengubah UU Ketenagakerjaan seperti yang diusulkan pengusaha,” ucapnya.

Jumat lalu, polisi juga mengamankan beberapa massa berkaus merah yang berkumpul di depan Gedung TVRI dan pintu masuk gerbang pemuda SUGBK saat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom