Hasil Survei, Pengguna Menyatakan Sangat Puas Layanan KPPN Klaten

Solopos.com, KLATEN – Pengguna layanan menyatakan sangat puas dengan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten sebagai unit pengelola fiskal Kementerian Keuangan di daerah. Khususnya dalam penyaluran dana APBN di Kabupaten Klaten dan Boyolali.

Kendati demikian, KPPN Klaten terus berupaya membangun inovasi layanan agar pendanaan program-program pemerintah berjalan sesuai harapan dan target. Khususnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan layanan publik.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Termasuk langkah-langkah simplifikasi layanan kepada pemangku kepentingan di masa pandemi Covid-19. Juga layanan percepatan penyelesaian pencairan dana, akuntabilitas laporan keuangan dan pendampingan kepada satuan kerja. Hal ini agar belanja negara mampu membawa manfaat nyata dan optimal kepada masyarakat menjadi prioritas utama.

Baca juga: Perpanjangan Pembatasan Diikuti Pengotimalan Isolasi Terpusat

Sampai dengan 21 Juli 2021, tercatat 75 satuan kerja vertikal di Kabupaten Klaten dan Boyolali telah merealisasikan dana DIPA/APBN di KPPN klaten sebesar Rp. 1 triliun lebih atau 49,14% dari pagu sebesar Rp 2,035triliun lebih. Jumlah ini termasuk realisasi Dana Desa yang telah disalurkan tahap pertama kepada 652 desa.

Tahap kedua kepada 407 desa yang di dalamnya termasuk bantuan langsung tunai. Juga penanggulangan Covid-19 dan DAK Fisik dengan pagu Rp837,9 miiar telah terealisasi Rp405, 8 miliar. Ada juga sisa dana DIPA/APBN sebesar Rp1,035 miliar lebih (50,86%), diharapkan dapat tersalur sampai dengan akhir tahun 2021

Kepala KPPN Klaten, Taufiq Widyantoro pada rilis yang diterima Solopos.com, menyatakan dalam keterbatasan kondisi akibat Pandemi Covid-19, pihaknya tetap berupaya memberikan layanan terbaik kepada satuan kerja dan pemangku kepentingan lain.

Survei Pengguna Layanan KPPN Klaten

“Kami melakukan simplifikasi proses pencairan dana dengan menggunakan aplikasi berbasis IT, E-SPM. Kami upayakan penyelesaian dapat dipercepat dari semula 1 jam menjadi 40 menit. Untuk satuan kerja yang mengalami kendala, juga diberikan layanan bimbingan dan konsultasi. Meskipun SDM kami sebagian menyelesaikan tugas dari rumah, tetapi kualitas kinerja layanan diusahakan tetap prima bahkan meningkat,” jelas Taufiq Widyantoro.

Baca juga: Bangun Karakter Pegawai Peka dan Peduli, KPPN Klaten Gelar Bakti Sosial

Sementara itu untuk menguji mutu layanan dan mengakomodasi harapan penerima layanan, setiap enam bulan KPPN Klaten mengadakan survei kepuasan pengguna layanan. Cakupan survei telah mengakomodasi 14 unsur minimal KemenPAN RB pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dari hasil pengolahan data survei pada semester I tahun 2021, KPPN klaten kembali memperoleh opini dari pengguna layanan di Kabupaten Klaten dan Boyolali dengan katagori Sangat Puas (skore rerata 4,93 dari rentang 1-5). Skore itu melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 4,64.

Baca juga: Wakil Rakyat Karanganyar Ini Pakai Mobil Dinasnya Untuk Bantu Warga Cari Oksigen

Cakupan survey meliputi lima jenis layanan yaitu, sarana dan prasarana memperoleh skore teringgi 4,95. Berikutnya Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Realisasi APBN), Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara, dan Layanan Bimbingan Teknis/Konsultasi memperoleh skore 4,93. Sedang Pencairan Dana APBN 4,92. Sehingga secara rerata diperoleh skore 4,93 atau masuk katagori Sangat Puas dan telah melampaui target skore sebesar 4,64.

“KPPN Klaten telah menerapkan standar layanan cepat, sederhana dan tanpa biaya. Ke depan kami bertekad terus meningkatkan mutu layanan. Berkomitmen mendorong satuan-satuan kerja pemerintah baik pusat dan daerah agar terus memperbaiki layanan publik. Agar semakin baik dalam rangka sinergi membangun negeri, khususnya di kabupaten Klaten dan Boyolali,” pungkas Taufiq Widyantoro.