Tutup Iklan

Hasil Survei BPS: 69 Persen Usaha Kecil Butuh Bantuan Modal Usaha

Survei dampak Covid-19 pada pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS pada Juli 2020 menunjukkan mereka membutuhkan bantuan modal.

 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto memberikan keterangan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/7/2020). (Bisnis.com)

SOLOPOS.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto memberikan keterangan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/7/2020). (Bisnis.com)

Solopos.com, JAKARTA -- Survei dampak Covid-19 pada pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada Juli 2020 menunjukkan sebagian besar pengusaha skala mikro dan kecil membutuhkan bantuan modal.

Selain itu, pelaku usaha ini menginginkan keringanan tagihan listrik. Berdasarkan hasil survei BPS, dari total 25.256 pengusaha skala mikro dan kecil yang disurvei pada 10-26 Juli 2020, sebanyak 69,02 persen membutuhkan bantuan dalam bentuk modal usaha.

Selanjutnya, sekitar 41,18 persen membutuhan bantuan keringanan tagihan listrik dan 29,98 persen membutuhkan bantuan relaksasi atau penundaan atas pembayaran pinjaman.

Ancaman Kekeringan, Warga Jeruk Sawit Karanganyar Blokir Pemasangan Meteran Air Baru

Sementara untuk usaha menengah dan besar (UMB), dari total 6.821 unit usaha yang terkaver survei BPS, 43,53 persen menyatakan memerlukan bantuan berupa keringanan tagihan listrik.

Kebutuhan bantuan dalam bentuk relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman pun terbilang tinggi yakni 40,32 persen. Sedangkan, penundaan pembayaran pajak sebesar 39,61 persen.

“Jadi berbagai jenis bantuan yang diperlukan ini perlu kita evaluasi sehingga berbagai program dalam pemulihan ekonomi nasional benar-benar tepat sesuai kebutuhan pelaku usaha,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9/2020), seperti dikutip Bisnis.com.

Di Rumah Terus, Ibu di Gatak Sukoharjo Meninggal Karena Covid-19

Bisa Bertahan Lebih dari Tiga Bulan

Survei BPS tersebut juga mengungkap 42 persen pelaku usaha mengaku dapat bertahan di tengah pandemi selama tiga bulan sejak Juli 2020. Hal itu berlaku bila operasional dan bantuan pemerintah tak mengalami perubahan.

Sementara 58 persen sisanya menyatakan mampu bertahan lebih dari tiga bulan tanpa ada perubahan operasional maupun bantuan pemerintah.

Meski sebagian besar pelaku usaha memiliki daya tahan yang cukup lama, Suhariyanto mengemukakan 42 persen responden dengan kondisi riskan perlu tetap menjadi perhatian.

Terungkap, Begini Sosok Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber di Mata Warga

Terutama untuk usaha berskala mikro dan kecil yang 84 persen di antaranya mengalami penurunan sejak pandemi terjadi. Hal ini juga merujuk survei BPS pada Juli 2020.

“Tapi 42 persen adalah persentase yang besar sehingga perlu menjadi catatan. Berbagai program yang sudah dirancang pemerintah harus segera terimplementasi sehingga pelaku usaha dan UMKM bisa lebih optimistis menghadapi pandemi,” kata Suhariyanto.


Berita Terkait

Espos Plus

Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

+ PLUS Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

Progres terbaru dari pembahasan RUU PDP adalah pembahasan format lembaga pengawas yang akan bertanggung jawab menangani perkara perlindungan data pribadi hingga kini belum final.

Berita Terkini

Siap-Siap! PBB dan Pajak Kendaraan akan Naik, Segini Tarifnya

Tarif pajak bumi dan bangunan akan meningkat seiring berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD..

Naik Fluktuatif, Harga Cabai Rawit Merah di Solo Tembus Rp60.000/Kg

Kenaikan harga cabai rawit merah disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya cuaca buruk serta panen tidak maksimal akibat gangguan hama tikus berskala besar sehingga cabai terpaksa dipanen dini.

Layanan Setor Tarik BI Berakhir 27 Desember 2021, Buka Lagi Tahun Depan

Layanan penukaran ritel berakhir pada 16 Desember 2021, namun untuk layanan uang rusak, cacat, dan lusuh, serta uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran beroperasi secara normal.

Manajemen Pastikan Tagar Boikot JNE Tak Terkait dengan Harbolnas 12.12

JNE memastikan bahwa tagar Boikot JNE yang sempat ramai di jagat Twitter baru-baru ini tidak ada kaitannya dengan momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12.

Keren, 7 Pasar Rakyat Ini Diganjar Anugerah SNI dari Kemendag

Anugerah ini bukan hanya sebagai penghargaan untuk pasar rakyat, tapi juga sebagai kelayakan dan penghormatan terhadap yang disebut dengan standardisasi.

Harga Minyak Goreng Naik Terus, Mendag Didesak Intervensi Pasar

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung geram atas kenaikan harga minyak goreng di pasaran yang masih belum terkontrol.

Bikin Akhir Tahun Tak Terlupakan di Best Western Premier Solo Baru

Hotel Best Western Premier Solo Baru, Sukoharjo kembali menghadirkan serangkaian program serta promo menarik di pengujung tahun ini.

Dorong Transformasi, Ini Strategi Darmawan Prasodjo Nakhodai PLN

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo akan melanjutkan transformasi di segala lini untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan sehingga dapat mendongkrak perekonomian nasional.

Bocoran Cara Jadi Pemenang Lomba Astra, Biar Dapat Hadiah Motor

Bagaimana sih cara menjadi pemenang dalam Lomba Astra 2021 dan mendapatkan hadiah? Yuk cari tahu selengkapnya di bawah ini!

Bergerak Variatif! Cek Harga Emas Pegadaian, Rabu 8 Desember 2021

Harga emas batangan 24 karat di Pegadaian pada Rabu (8/12/2021) bergerak variatif untuk cetakan UBS maupun Antam.

PPKM Level 3 Dibatalkan, Perayaan Tahun Baru Tetap Dilarang

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah membatalkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

PPKM Level 3 Nataru Batal, PHRI Yogyakarta Waswas Aturan Berubah Lagi

Badan Perwakilan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY meminta kepastian aturan pemerintah dalam pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Pembatalan PPKM Level 3 Saat Nataru, Angin Segar Bagi Maskapai

Maskapai penerbangan mengharapkan dapat mengangkut jumlah penumpang yang lebih tinggi pada periode Natal 2021 dan tahun baru 2022 (nataru) dibandingkan periode sebelumnya.

Investor Berminat Waralabakan Merek Lokal ke Luar Negeri

Minat investor asing untuk membeli lisensi waralaba (franchisee) merek lokal terbilang cukup tinggi.

Peringatan! Influencer Endorse Saham di Medsos Bisa Terancam Dipenjara

Namun influencer saham diminta tak sembarang mengobral masukan investasi karena penasihat investasi wajib memiliki izin.