HASIL SIDANG MK : Setelah Putusan MK, Pemerintah Turunkan Status Siaga Satu

Solopos.com, JAKARTA — Menko Polhukam Djoko Suyanto menurunkan status siaga satu terkait pengamanan sengketa Pilpres 2014 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Djoko mengatakan tugas yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjaga proses demokrasi bukan hanya pascaputusan MK, tetapi sampai pada pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Untuk itu kewaspadaan dan kesiapan TNI dan Polri akan tetap berlanjut, dan kewenangan siaga satu, dua, tiga diatur oleh TNI dan Polri. Tapi bukan berarti kewaspadaan dan kesiagaan itu dikendorkan, hanya saja statusnya diturunkan,” katanya saat jumpa pers di Kementerian Polhukam, Jumat (22/8/2014).

Putusan MK pada Kamis (21/8/2014) terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) menolak segala permohonan Prabowo-Hatta yang menduga ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, oleh KPU dan kubu Jokowi-JK.

Pada proses pengumuman sidang putusan MK tersebut, Polri dan TNI menyatakan status siaga satu untuk mengamankan ribuan demonstran yang berasal dari para pendukung Prabowo-Hatta.

Namun demikian, Djoko Suyanto memastikan pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI telah berhasil tanpa kerusuhan serta tidak ada kejadian menonjol, sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti biasanya di sela demo tersebut.

Menurutnya, keputusan MK dan DKPP terkait sengketa Pilpres 2014 menjadikan proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Semua pihak yang terlibat dalam proses sengketa hingga putusan tersebut dianggap telah menghormati hukum.

“Ini menunjukan telah ada peningkatan dalam kehidupan demokrasi kita. Terlepas dari permasalahan yang ada, itu merupakan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pemilu yang akan datang,” katanya.

Dia menambahkan, secara umum pengamanan proses pengumuman sengketa pemilu di sejumlah daerah dinilai aman. Hanya saja, katanya, ada kejadian kecil yang memakan korban di seputaran Patung Kuda Jakarta. “Namun apabila melihat secara jernih kronologisnya, kejadian tersebut masih dalam batas kewajaran yang dikendalikan kedua pihak yakni demonstran dan aparat,” katanya.

Djoko Suyanto mengatakan bentrok yang terjadi antara aparat dan demonstran wajar. Aparat, katanya, pernah mengalami kejadian yang jauh lebih keras dan emosional dari peristiwa kemarin. Namun demikian, pihaknya bersyukur kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan tidak terjadi.

Artinya, lanjut Djoko Suyanto, dari mulai pemilu legislatif 2014, terutama saat pencoblosan hingga terjadi sengketa pilpres menunjukan bahwa masyarakat sudah sangat pandai utuk ikut pemilu dengan baik. Masyarakat, kata dia, tidak mau ikut dalam kerasnya perdebatan maupun upaya provokatif.

“Respons yang saya terima menyimpulkan bahwa masyarakat ingin suasana sejuk dan damai pada Pilpres 2014 ini. Tentunya semua ini ditopang atas kerja sama aparat Polri yang didukung TNI dan Satpol PP. Kami tak ingin peristiwa tahun 1999 terjadi kembali,” tuturnya.

Dia menambahkan pihaknya akan bertanggung jawab atas jatuhnya korban yang terjadi pada proses pengumuman putusan MK tersebut. “Semuanya tanggung jawab saya. Saya tidak akan ke mana-mana,” paparnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan jumlah korban luka atas bentrokan yang terjadi antara aparat dan para demonstran berjumlah 46 orang dengan luka ringan akibat terkena gas air mata. Sutarman menjelaskan, dari jumlah tersebut, 39 orang sudah dikembalikan ke rumahnya masing-masing tidak lama setelah dibawa ke RSPAD Jakarta.

Sementara itu, tiga orang masih dirawat dan satu orang sisanya masih diproses dengan dugaan perusakan dan penyerangan terhadap aparat. Dia juga mengatakan dua anggota aparat menjadi korban saat terjadi dorongan dan terjatuh di kawat berduri.

Terkait status siaga pengamanan Pilpres 2014, Sutarman memastikan Polri menurunkan status menjadi siaga dua sampai proses pelaksanaan pelantikan yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2014. Sutarman menambahkan aparat personel pengamanan yang ditarik dari luar daerah akan dikembalikan terakhir pada Selasa (26/8/2014). “Tetapi personel yang berasal dari seputaran Jawa dipastikan akan dikembalikan pada Senin [25/8/2014],” katanya.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengapresiasi atas berlangsungnya putusan MK dan DKPP tersebut. Dia meyakini kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin baik. “Ini meyakinkan saya bahwa pada 2015 bakal ada pemilihan kepala daerah baru. Untuk itu proses Pilpres 2014 ini diharapkan bisa jadi contoh,” paparnya.