HASIL PILPRES 2014 : Jokowi Janji Tak Berada di bawah Bayang Megawati

Solopos.com, JAKARTA—Hasil Pilpres 2014 hari ini, 22 Juli akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Rapat Pleno Penetapan Presiden, Selasa (22/7/2014). Hingga Senin (21/7) malam  penghitungan rekapitulasi nasional, Jokowi-JK unggul.

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin dirinya tidak akan berada di bawah bayang-bayang Ketua Umum PDIP Megawati apabila terpilih menjadi Presiden RI periode 2014—2019.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam kunjungannya ke kantor redaksi JIBI/Bisnis Indonesia, Jokowi mengaku mendapat “titipan” tiga hal utama dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Tiga titipan itu yakni menjalankan pemerintahan yang berdaulat dalam politik, kemandirian dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

“Sebagai senior, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi dalam pemerintahan tentu harus melalui kalkulasi yang baik dan tepat, semua hanya untuk kepentingan negara.”

Jokowi mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan masih adanya keraguan dari sebagian pemilihnya akan independensinya terhadap pengaruh Megawati.

Dia tak ingin terlalu banyak mengumbar janji dalam menjalankan arah pemerintahan, apabila mandat rakyat jatuh kepada dirinya.

Seluruh keputusan pemerintahan akan tetap ditimbang dan dihitung dengan tujuan utama menyejahterakan rakyat.  “Kita lihat saja nanti. Kalau sudah jalan, masyarakat akan bisa menilai,” tuturnya.

Berat Badan Stabil

Dalam obrolan ringan dengan jajaran redaksi, Jokowi sempat meminta untuk tidak ada pertanyaan yang berat-berat. Namun, akhirnya Gubernur DKI Jakarta ini menanggapi berbagai pertanyaan yang diajukan.

Dalam diskusi yang berlangsung sekitar satu jam , Jokowi banyak bercerita mengenai perjalanan yang dilewati selama masa kampanye kurang lebih 3,5 bulan.

“Alhamdulillah selama 3,5 bulan ini masih diberi kesehatan. Berat badan juga tidak berkurang,  tetap 54 kilogram,” katanya.

Dalam setiap kunjungan ke daerah, Jokowi mengaku cukup sibuk bertemu masyarakat dan bergelut dengan waktu.

Dirinya bercerita hanya bisa mencuri waktu istirahat selama perjalanan di dalam mobil. Bahkan, ketika berkunjung ke Malang dan Madiun, Jokowi sulit mendapat waktu istirahat, lantaran hingga dini hari masih banyak warga yang menunggu kedatangannya.

Ada yang menggelitik saat diskusi berlangsung. Ketika diminta agar Jokowi sebaiknya tetap tinggal di Istana Negara selama masa kepemimpinan lima tahun, dirinya menjawab enteng.

“Ya mau tinggal di mana lagi, wong saya endak punya rumah,” katanya disambut tawa.

Jika terpilih menjadi Presiden, Jokowi memang akan banyak bertemu dengan protokoler kenegaraan. Iring-iringan kendaraan rombongan Presiden saat melintas dinilai kerap menyebabkan kemacetan.

Hal ini yang acapkali dikritik masyarakat, karena sejatinya Presiden dapat tinggal dan berdiam di sekitar kompleks Istana.

Pemerataan Pembangunan

Terkait rencana kebijakan bila menjadi presiden, hal utama yang tegas ingin dilakukannya yakni melakukan pemerataan pembangunan, tidak hanya bertumpu di bagian barat Indonesia, tetapi juga ke kawasan timur. “Itu alasan mengapa saat pertama kampanye saya datang ke Papua,” tegasnya.

Masalah infrastruktur, konektivitas antarpulau menjadi fokus pembangunan Jokowi. Solusinya, dia segera mengembangkan tol laut untuk menjamin konektivitas antarpulau.

Perizinan

Jokowi lagi-lagi juga menitikberatkan perhatian pada proses perizinan yang dinilainya cukup panjang dan berbelit. Dia menceritakan, seorang pengusaha datang kepada dirinya dan melaporkan masalah izin yang panjang dan lama.

“Saya sudah pusing mendengar, izin sampai dua tahun. Itu belum apa-apa, ada yang cerita izin sampai enam tahun belum turun. Saya akan bekerja menuntaskan masalah yang membelit pembangunan bangsa. Kita perbaiki dulu yang di dalam negeri, baru kita keluar.”

Terkait pengelolaan anggaran yang selama ini acapkali dinilai sebagai titik lemah pembangunan, dia berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh hanya menggantungkan sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pemerintah dapat menyiasati pendanaan pembangunan melalui investasi, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri.

Minat investor melakukan penanaman modal di Tanah Air cukup tinggi. “Banyak kok yang mengantre ingin berinvestasi di Indonesia, itu harus kita manfaatkan. Tapi percuma kalau BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal] cari investor susah payah, perizinan di daerah masih belum memadai,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya dua hal penting yang harus dikerjakan, yakni dengan membenahi birokrasi dan menggerakan rakyat. “Jika rakyat digerakkan, saya yakin akan mempunyai daya loncat yang lebih.”

Lantas, apakah pemerintahan yang akan dijalankan membuka lebar pintu koalisi dengan partai politik lain yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta?

Jokowi tegas menyatakan sejak awal membuka lebar peluang koalisi yang disebutnya sebagai kerja sama politik. “Ya enggak apa-apa, kita sampaikan terbuka dari dulu, tapi dengan catatan tanpa syarat.”

Sejumlah petinggi parpol santer melakukan komunikasi dengan kubu Jokowi-JK untuk menjalin kerja sama di pemerintahan akan datang.

Hanya saja, pihaknya memiliki aturan main dalam tahap penjajakan. Seluruh kebijakan diserahkan  kepada tim Jokowi-JK sebelum diputuskan bertemu dengan sang capres.