Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan tuntutan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Hatta-Rajasa) untuk menunda pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak realistis.
Pasalnya, menurut UU Pemilu, tidak disebutkan peserta pilpres diperbolehkan menunda hasil rekapitulasi suara nasional karena tidak puas dengan hasilnya. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, kepada Bisnis/JIBI di Jakarta, Senin (21/7/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Menurut ketentuan, pihak-pihak yang tidak puas bisa menggugat lewat Mahkamah Konstitusi [MK]. Jadi sangat tidak mungkin gugatan kubu Prabowo akan dikabulkan KPU,” tuturnya.
Kendati demikian menurut Neta S. Pane, KPU tetap harus menyikapi serius pernyataan pasangan Prabowo-Hatta. Jika tidak, disinyalir akan timbul gesekan dari simpatisan kedua kubu pasangan capres-cawapres tersebut dan akan berdampak pada situasi keamanan masyarakat.
“Bisa jadi kubu Prabowo melakukan manuver dan tekanan-tekanan politik. Jika hal itu terjadi, bukan mustahil akan muncul pro kontra. Situasi seperti ini pasti akan menimbulkan gesekan antar simpatisan atau pendukung,” kata Neta.
Menurut Neta S. Pane, selama manuver politik yang disinyalir akan dilakukan pasangan Prabowo-Hatta tidak bersifat polemik, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun, jika manuver yang dilakukan adalah pengerahan massa, maka Neta mengimbau kepada polisi mengambil sikap tegas.
“Jika aksi-aksi massa menjurus pada sikap anarkis dan menimbulkan kekacauan, Polri harus bersikap tegas dengan cara menghalau dan menghentikannya serta menangkap para pelaku maupun dalangnya,” tukasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
