Solopos.com, JAKARTA — Untuk menjaga netralitas pemberitaan, media massa perlu aturan mengenai pembatasan intervensi pemilik maupun pemegang saham perusahaan media terhadap bagian pemberitaan.
Demikian dikemukakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, dalam acara buka bersama dengan sejumlah tokoh dan para wartawan parlemen, Rabu (16/7/2014) malam. Dalam acara yang diselenggarakan di kediamannya itu, turut hadir Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, serta dua mantan Menneg BUMN masing-masing Tanri Abeng dan Sugiharto.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut Irman Gusman, keberpihakan media massa tertentu menjelang pemilihan presiden dikhawatirkan berpotensi memicu konflik antar pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain tidak netralnya media, ujarnya, saling klaim kemenangan dari kedua pendukung pasangan juga memperburuk keadaan meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengumumkan hasil penghitungan suara pada Selasa (22/7/2014). “Kita memerlukan undang-undang untuk membatasi intervensi pemilik media terhadap bagian pemberitaan,” ujar Irman Gusman.
Menurutnya, pemilik media cukup mengurus persoalan nonredaksi seperti soal sektor usaha yang terkait dengan soal keuntungan dan kerugian perusahaan. Kendati demikian, Irman tidak mau menyebut pemilik media mana saja yang melakukan intervensi terhadap bagian pemberitaan.
Dia mengimbau agar semua pihak, termasuk media massa cetak maupun elektronik, ikut menyejukkan suasana menjelang pengumuman hasil penghitungan suara resmi dari KPU. Tujuannya, agar tidak terjadi bentrok antarpendukung kedua pasangan capres.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
