Harianjogja.com, JOGJA-Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin mendorong perlunya rekonsiliasi nasional untuk menciptakan kesadaran kolektif pascapilpres. Hubungan kelompok partai politik dari kedua kubu calon presiden dan wakil presiden perlu diintensifkan.
Menurut Din, pilpres hanyalah agenda lima tahunan, sementara kehidupan berbangsa dan bernegara masih membutuhkan bertahun-tahun. Dia meminta agar tidak dirusak hanya karena fanatisme terhadap pilihan calon masing-masing sehingga menimbulkan pertentangan dan permusuhan yang dapat membawa kehancuran bagi bangsa.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kita akan berupaya melakukan rekonsiliasi nasional. Muhammadiyah ikut bertanggungjawab membangun bangsa,” kata Din seusai acara silaturahim PP Muhammadiyah bersama keluarga besar Muhammadiyah di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Cikditiro, Jogja, Senin (28/7/2014).
Din menyatakan Muhammadiyah sempat akan mempertemukan kedua capres-cawapres sebelum diumumkannya hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun tidak tercapai. Momen Idul Fitri ini, menurut dia, saat yang tepat untuk merajut kembali semua pihak.
“Siapapun yang terpilih harus menjadi pemimpin semua rakyat Indonesia, bukan lagi partainya, kelompoknya atau kepentingan pribadi,” katya Din.
Din mengakui keputusan KPU sudah resmi dan konstitusional karena KPU dibentuk berdasarkan konstitusi. Pihak yang menggugak ke Mahkamah Konstitusi pun, diakui Din, juga dilindungi konstitusi. “Ada proses sidang nantinya,” tandas Din. (Ujang Hasanudin)
Acara silaturahim PP Muhammadiyah ini juga dihadiri Buya Syafi’i Maarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.
Dalam kesempatan tersebut Buya Syafi’i Maarif mengatakan, Indonesia saat ini perlu pembaharuan birokrasi. Bangsa sudah lama merintih dan perlu disantuni dengan hati yang tulus.
“Tidak peduli kabinetnya setengah dari partai atau dari profesional yang penting kepentingan untuk bangsa,” ucap Buya.