Hashim Djojohadikusumo Tuding Pemilu Tak Jujur, Lagi-Lagi Ini Alasannya

Solopos.com, JAKARTA — Kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tetap menuding Pemilu 2019 tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil. Lagi-lagi, mereka menyebutkan bentuk kecurangan itu adalah soal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka laporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu dikatakan Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. Dia mengaku kecewa terhadap KPU karena dia anggap mengabaikan adanya temuan 17,5 juta DPT bermasalah. Sebagai catatan, masalah yang dimaksud adalah 17,5 juta nama dengan tanggal kelahiran sama dan hal ini sudah dijelaskan oleh KPU.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil,” kata Hashim saat jumpa pers di hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019), dilansir Suara.com.

Hashim menuding adanya angka 17,5 juta ini juga mempengaruhi hasil quick count yang membuat hasil itu sangat berpihak kepada kubu 01. “Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Dalam kesempatan itu, selain Hashim hadir pula Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono, yang memaparkan sejumlah bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019. Salah satunya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65 Cipondoh Mekar, Kota Tangerang, Banten.

“Kami sudah sangat curiga kenapa hasil quick count sangat jauh dan berbeda. Dan ini harusnya menjadi warning bagi KPU untuk bisa menyelesaikan, tapi justru sebaliknya tetap jadi masalah sampai saat ini,” sesal Hashim.

Dalam kesempatan itu, selain Hashim hadir pula Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono yang memaparkan sejumlah bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019. Salah satunya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65 Cipondoh Mekar, Kota Tangerang, Banten.

17,5 Juta

Data 17,5 juta pemilih yang lahir pada tanggal yang sama ini sudah beberapa kali dipermasalahkan oleh kubu Prabowo-Sandi. Padahal, KPU sudah menjelaskan bahwa masyarakat tak perlu heran karena hal serupa juga terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan bahwa 17,5 juta itu benar adanya. Bahkan, pada Pemilu 2014 angkanya jauh lebih besar, yaitu sebanyak 20 juta. “Maknanya adalah itu sudah dari sebelumnya seperti itu,” katanya di Jakarta, Rabu (27/3/2019) lalu, dilansir Bisnis/JIBI.

Meski begitu, Viryan enggan mengomentari lebih lanjut tentang masalah kependudukan. Hal ini karena pihak yang kompeten untuk menjelaskannya adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengelola data kependudukan Indonesia.

“Tapi dari informasi dan kita ketahui itu memang demikian adanya. Dan ada KTP-nya,” jelasnya.

Viryan menuturkan bahwa tidak mungkin pemerintah mengubah tanggal lahir seseorang hanya karena jumlahnya sangat banyak. “Yang terkonfirmasi adalah ini bukan data manipulasi, bukan data bermasalah, tapi data yang perlu dijelaskan bahwa datanya memang seperti ini,” ucapnya.