Solopos.com, SOLO — Anggota Komisi I DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan, mendukung adanya semangat efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021. Anggaran difokuskan menangani pandemi Covid-19.
Selain itu anggaran daerah untuk membantu masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurutnya, ada beberapa rencana kegiatan yang bisa dicoret demi penghematan.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Ada beberapa item kegiatan yang bisa ditunda lebih dulu, karena bisa dialihkan anggarannya untuk penanganan pandemi Covid-19. Seperti penganggaran atau pengadaan videotron di Ruang Paripurna,” ujarnya, Minggu (18/7/2021).
Baca Juga: Bantuan Oksigen Dari Singapura Untuk Solo Belum Bisa Digunakan, Ternyata Ini Penyebabnya
Menurut Ginda, kebutuhan anggaran untuk pengadaan videotron di Ruang Paripurna DPRD Solo tersebut sekitar Rp2 miliar. Tapi dalam rancangan perubahan APBD 2021 baru dialokasikan Rp1 miliar.
Selain itu ia menilai rencana pengadaan seragam legislator juga bisa ditunda. Walau nilai anggarannya tidak terlalu besar, yakni Rp1,6 juta per setel, namun akan lebih bermanfaat bila diberikan kepada warga terdampak Covid-19. “Nilai totalnya sekitar Rp165 juta. Ini mungkin bisa ditunda dulu,” tambah politikus PDIP itu.
Pengadaan Kendaraan Dinas
Ginda juga menilai perlunya menunda kegiatan-kegiatan lain yang memang belum begitu krusial karena pertimbangan pandemi Covid-19. Seperti rencana pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD Solo, beberapa waktu lalu.
“Dulu pernah ada rencana pengadaan mobil dinas, saya enggak tahu apakah jadi dianggarkan di perubahan APBD 2021 atau tidak. Kalau memang ada ya bisa dicermati lagi. Kalau mau diadakan ya diadakan, bila tidak ya sudah baik,” urainya.
Ginda meyakini para legislator DPRD Solo sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran perubahan APBD 2021 untuk membantu masyarakat. Di tengah kondisi seperti ini dibutuhkan kepekaan sosial dan rasa empati terhadap sesama.
Baca Juga: 14.175 Ton Oksigen dari Singapura untuk Solo Mendarat di Bandara Adi Soemarmo
Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno, juga mendorong adanya pencermatan KUPA-PPAS 2021 Solo untuk melihat peluang efisiensi anggaran. Kegiatan-kegiatan yang belum mendesak lebih baik ditunda lebih dulu.
Ia optimistis tambahan dana bansos Rp10,6 miliar dan belanja tidak terduga (BTT) Rp40 miliar masih bisa ditambah lagi dari efisiensi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “FPDIP akan cermati lagi anggarannya,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
