Tutup Iklan
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya didampingi Sekda Agus Santosa dan pimpinan OPD bersalam-salaman bersama ASN dalam acara halalbihalal yang dilaksanakan pada hari pertama masuk kerja seusai cuti Lebaran, Senin (10/6/2019). (Solopos-Indah Septiyaning W.)

Solopos.com, SUKOHARJO--Sebanyak 49 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mangkir di hari pertama masuk kerja seusai cuti bersama Lebaran, Senin (10/6/2019). Satu ASN di antaranya terancam dijatuhi sanksi lantaran mangkir tanpa disertai -termahal-da-vinci-ada-di-kapal-pesiar-putra-mahkota-saudi" title="Lukisan Termahal Da Vinci Ada di Kapal Pesiar Putra Mahkota Saudi">keterangan apa pun.

Hal ini berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang digelar tim Pemkab Sukoharjo. Tim gabungan diterjunkan melibatkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), dan Inspektorat. Tim mengecek presensi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecuali ASN guru.

“Pengecekan dilakukan dengan mengecek presensi finger print dan manual,” kata Kepala Bidang [Kabid] Pembinaan dan Informasi Data Aparatur BKPPD Sukoharjo, Surasa.

Berdasarkan hasil pengecekan, dia menyebutkan terdapat 49 ASN mangkir kerja dihari pertama kerja setelah cuti -terima-94-laporan-gratifikasi-lebaran-apa-saja" title="KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Lebaran, Apa Saja?">Lebaran. Dengan perincian satu ASN izin, 13 orang cuti, tujuh sakit, enam orang dinas luar kota, 21 orang turun piket dan satu orang tanpa keterangan apapun. Satu ASN tanpa keterangan ditemukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). ASN tersebut bakal -ratusan-balon-udara-meriahkan-langit-pekalongan" title="Syawalan, Ratusan Balon Udara Meriahkan Langit Pekalongan">menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kami akan minta klarifikasi dulu apakah satu orang ini sering bolos atau bagaimana?” kata dia.

Begitu pula ASN lain yang tidak masuk kerja dengan keterangan izin. Menurutnya Pemkab akan mengecek surat izin tersebut, apakah memang ada keperluan bersifat darurat atau tidak? Meski demikian, ASN tersebut masuk dalam kategori dispensasi atau dimaklumi. Mereka lolos dari pembinaan yang bakal dilakukan oleh Pemkab.

“Masing-masing OPD akan membuat BAP [Berita Acara Pemeriksaan] bagi ASN yang tidak masuk kerja. Nanti dari BAP itu akan dilaporkan ke kami dan ditindaklanjuti termasuk sanksinya,” katanya.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan ASN yang tidak masuk kerja akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. "Tunjangan tambahan penghasilan pegawai [TPP] juga akan dipotong," kata dia.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi -pacu-penjualan-rumah-murah-di-jateng" title="Pengembang Pacu Penjualan Rumah Murah di Jateng">ASN tidak masuk kerja kecuali, sakit dengan dilengkapi surat keterangan dokter yang menangani maupun meninggal dunia.

Di hari pertama kerja, Bupati melaksanakan halalbihalal bersama ASN di lingkungan Pemkab yang digelar di halaman Setda. Halalbihalal dilaksanakan setelah apel pagi. Namun dalam kesempatan itu, Wakil Bupati (Wabup) Purwadi tidak hadir mendampingi Bupati bersama seluruh pimpinan OPD.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten