Harianjogja.com, BANTUL-Ketua DPRD Bantul Tustiyani mengaku kecewa masih ditemukannya 10 PNS mangkir mengawali tahun kerja baru 2014. Ia berharap Inspektorat daerah bisa tegas menindak para abdi negara yang ketahuan bolos tak masuk kerja tanpa keterangan.
“Tahun baru hendaknya memberikan semangat kerja baru bukan malah nglokro dan aras-arasen seperti itu,” singkatnya.
Promosi Yos Sudarso Gugur di Laut Aru, Misi Gagal yang Memicu Ketegangan AU dan AL
Pantauan Harian Jogja di beberapa instansi pada hari pertama masuk kerja, Kamis (2/1/2013), sejumlah SKPD sudah langsung membuka pelayanan dan menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa diawali dengan saling mengucapkan selamat tahun baru. Salah satunya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dusdukcapil), setelah para pegawai saling mengucapkan tahun baru pelayanan masyarakat administrasi kependudukan langsung dibuka. “Kami mau minta layanan E-KTP langsung dilayani,” ujar Rohani warga Banguntapan ditemui di sela-sela antri E-KTP.
Kepala BKD Bantul, Maman Permana akan menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Tindak lanjut PNS yang terjaring Inspektorat bersangkutan akan dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis dan tunjangan kesejahteraannya dipotong dua persen,” katanya.
Apabila yang bersangkutan terjaring lagi dan kedapatan tidak masuk kerja tanpa keterangan sanksi yang diberikan akan ditingkatkan menjadi hukuman sedang sampai dengan hukuman berat. “Jika dilakukan terus-menerus maka hukuman yang diberikan menjadi lebih berat bisa sampai pemberhentian,” katanya.
Ketika ditanya terkait 11 PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan usai libur Natal beberapa waktu lalu, pihaknya sudah memberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kesejahteraan 2%.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
