HARI KEBANGKITAN NASIONAL : Acara Dibatalkan, Pemasang Poster Garuda Ku Kafir Dibina dan Diperiksa

Hari Kebangkitan Nasional yang mestinya diperingati di depan Gedung A Kampus FISIP Undip dibatalkan gara-gara poster undangan kegiatan dituding sebagian politikus dan aparat keamanan melecehkan Pancasila.

Semarangpos.com, SEMARANG — Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2017 yang mestinya digelar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) di depan Gedung A Kampus FISIP Undip Semarang, Sabtu (20/5/2017) pukul 15.30 WIB, dibatalkan otoritas kampus menyusul gencarnya tuduhan bahwa penyelenggara kegiatan tersebut adalah kelompok anti Pancasila. Pemasang poster itu kini harus menjalani pembinaan oleh otoritas kampus, bahkan diperiksa polisi.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Pangkal tuduhan itu adalah pemasangan poster dan spanduk publikasi kegiatan yang dituduh sejumlah politikus dan polisi mencerminkan sikap anti Pancasila. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah poster dan spanduk undangan kegiatan, Selasa (16/5/2017) sore. Setidaknya empat poster ditempelkan di Gedung A Kampus FISIP Undip, selembar poster lain dan sehelai spanduk ditemukan di sekitar kantin fakultas.

Poster yang kemudian dicopoti otoritas kampus Undip Semarang itu bergambarkan siluet Garuda Pancasila dengan dominasi warna merah menyala. Tulisan “Garuda Ku Kafir” berwarna putih terpampang di tengahnya. Sedangkan spanduk bertuliskan “Bhinneka Tinggal Duka”. Di bagian bawah poster tertulis jadwal dan lokasi kegiatan dengan huruf berwarna putih, “Depan Gedung A FISIP Undip 20 Mei 2017 Pukul 15.30 WIB”.

Berdasarkan penelusuran Semarangpos.com, frasa “Bhinneka Tinggal Duka” telah tercatat sebagai unggahan di Internet sejak 2012 dan belakangan hari ini semakin populer saja. Bahkan oleh kalangan muda kreatif yang mengampanyekan perlunya persatuan di tengah keberagaman Indonesia, frasa yang mencerminkan rasa prihatin atas kondisi mutakhir bangsa dan negara Indonesia itu sempat dimanfaatkan sebagai tema kompetisi video online untuk mengembalikan sikap toleransi di kalangan anak muda Indonesia.

Pemilikiran berbeda dianut sejumlah politikus dan polisi. Kendati kala itu belum jelas pemasang poster dan spanduk serta maksud pemasangannya, politikus partai berkuasa di Kota Semarang menuding kegiatan itu didalangi kelompok anti Pancasila.Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi misalnya meminta rektorat Undip Semarang menyelidiki pelaku pemasangan poster dan spanduk itu. Berbekal asumsi tersebut, politikus PDI Perjuangan itu bahkan menuduh Undip telah disusupi paham dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Tuntutan senada dikemukakan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang juga meminta pemasang poster dan spanduk yang dinilainya bernada provokatif itu diusut tuntas. Politikus PDI Perjuangan itu sempat pula meminta warganya selalu guyub dan kompak meski berbeda etnis, budaya, dan agama, seolah-olah pemasangan poster dan spanduk itu adalah kaum separatis yang mencoba merongrong kekuasaan.

Menyusul tuntutan politikus yang direspons pula oleh polisi yang disebut-sebut telah melucuti poster dan spanduk tersebut dari lingkungan akademik kampus Undip Semarang, otoritas kampus perguruan tinggi negeri terkemuka Kota Semarang itu menggelar jumpa pers di Ruang Sidang Rektor Kampus Tembalang, Kota Semarang, Jumat (19/5/2017). Wakil Rektor I Undip, Prof. M. Zainuri, tampil sebagai juru bicara pimpinan Undip Semarang.

Menurut Wakil Rektor I Undip, Prof. M. Zainuri, mahasiswa pemasang poster dan spanduk publikasi acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2017 itu telah menjalani pembinaan dari pihak kampus dan harus pula menjalani pemeriksaan oleh polisi. Sedangkan soal acara peringatan hari bersejarah yang tanggalnya merujuk pada Keppres No. 1/1985 itu, menurut Zainuri batal digelar. Pembatalan bukan hanya dikarenakan adanya kasus penyebaran poster “Garuda Ku Kafir”, tapi juga acara tersebut belum diizinkan otoritas kampus.

Gedung A Kampus FISIP Undip pada waktu yang sama disebut-sebut sudah dijadwalkan untuk penyelenggaraan acara lain. “Jadi sebenarnya acara itu baru rencana, tapi mereka sudah berani woro-woro melalui poster itu. Pihak kampus juga belum mengeluarkan izin, karena di waktu dan tempat yang bersamaan juga akan diadakan kegiatan untuk mahasiswa baru,” tukas Zainuri.

KLIK DI SINI untuk Tuduhan Ketua DPRD Kota Semarang
KLIK DI SINI untuk Tuduhan Wali Kota Semarang

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya