Walikota, Joko Widodo (kanan), menerima ucapan selamat dari perwakilan warga Kelurahan Jebres, usai rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, Senin (1/10/2012) malam. Rapat paripurna DPRD Kota Solo dengan agenda, usulan pemberhentian Walikota Solo masa jabatan 2010-2015, dan usulan pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Solo masa jabatan 2010-2015. (Foto: JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)
SOLO— DPRD Solo akhirnya secara resmi merestui pengajuan pemberhentian diri Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
DPRD Solo juga mengusulkan Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), menjadi walikota ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna digelar, Senin (1/10/2012) malam, di Graha Paripurna DPRD Solo membahas permohonan pengunduran diri Jokowi serta pengusulan Rudy menjadi walikota.
Ditemui wartawan, seusai rapat paripurna Jokowi menyampaikan hasil keputusan dari DPRD pada Selasa (2/10/2012) akan disampaikan ke Gubernur Jateng.
Dia menuturkan sudah ada komunikasi dengan Mendagri terkait pengunduran dirinya.
Dalam rapat paripurna itu, Rudy tidak tampak hadir. Ditanya terkait ketidakhadiran Rudy, Jokowi menuturkan Rudy berada di Semarang guna mendampingi Megawati Soekarno Putri. “Perkiraan saya tadi hanya pemberhentian saya. Ternyata tadi langsung sekaligus pengusulan Pak Rudy menjadi walikota,” tuturnya.
Jokowi menegaskan yang paling penting dalam rapat tersebut yakni substansi adanya persetujuan dari DPRD Solo terkait permohonan pengunduran diri. “Yang paling penting itu substansinya,” katanya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 35 anggota dewan dari total 40 anggota DPRD Solo hadir. “Lebih dari ¾ anggota dewan hadir sehingga memenuhi kuorum untuk digelar rapat paripurna,” terang Ketua DPRD Solo, YF Sukasno, saat rapat digelar.
Dalam sambutannya saat rapat paripurna, Jokowi mengungkapkan keberhasilan selama tujuh tahun memimpin Kota Solo bersama Rudy, hampir tidak pernah ada benturan antara pemkot dan DPRD. Pemkot justru merasa ada yang mengontrol terhadap kinerja mereka. “Ini adalah sebuah sinergi yang saling mengisi, saling tutup menutupi antara DPRD dan pemkot,” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
