Jakarta [SPFM], Komisi II DPR berencana meminta keterangan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait tender proyek e-KTP senilai 5,8 triliun rupiah. Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain Minggu (20/9) mengatakan, pihaknya juga akan membahas masalah nomor induk kependudukan (NIK).
Malik, mengatakan persoalan tender proyek e-KTP juga akan dipertanyakan dalam rapat mendatang. Menurut Malik, persoalan NIK menjadi penting dibahas karena masih banyak ditemukan NIK ganda dan proyek e-KTP belum bisa berjalan jika masih ada permasalahan tersebut. [dtc/dtp]
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
