HARI BURUH: SBI Nilai Pengawasan UMP Lemah

Hari Buruh ilustrasi

KULONPROGO—Komite Federasi Solidaritas Buruh Independen (SBI) perwakilan Kulonprogo pada peringatan hari buruh sedunia (May Day) 1 Mei, mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah daerah terkait implementasi upah minimun provinsi (UMP) 2012.

Promosi Alarm Bahaya Partai Hijau di Pemilu 2024

Pasalnya, sejak UMP 2012 ditetapkan Gubernur akhir tahun lalu, sejumlah perusahaan yang ada di Kulonprogo belum melaksanakan pemberian upah kepada buruh sesuai dengan ketentuan UMP yang sudah ditetapkan. Akibatnya, hingga kini, secara ekonomi mayoritas buruh belum sejahtera.

Koordinator Komite Federasi Solidaritas Buruh Independen perwakilan Kulonprogo, Aziz Jauhari mengatakan, pemerintah seharusnya tegas menerapkan realisasi ketentuan UMP 2012. Sayangnya, jelas dia, yang terjadi pemerintah justru tunduk pada perusahaan sehingga kesejahteraan kalangan buruh masih belum baik.

Bahkan, tambah Aziz, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika perusahaan mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP.

“Pemerintah yang seharusnya bertugas sebagai pengadil, justru mengikuti kehendak perusahaan. Sampai saat inipun, pemerintah sampai saat ini tidak bisa berbuat apa-apa padahal telah terjadi banyak pelanggaran,” kritiknya, saat dihubungi, Selasa (1/5).

Aziz mengatakan, seharusnya setelah Gubernur menetapkan UMP, pemerintah daerah langsung melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang wilayahnya terhadap pelaksanaan UMP tersebut. Pemerintah seharusnya bisa melihat dan menyelidiki secara langsung mengenai keberatan dari perusahaan yang belum mampu melaksanakan pemberian upah sesuai dengan UMP itu. (ali)