HARI BURUH: Ratusan Buruh Nggruduk Gedung DPRD Karanganyar

 KARANGANYAR--Ratusan buruh gabungan nggrudug ke Gedung DPRD Karanganyar untuk memperingati Hari Buruh sedunia atau May Day, Selasa (1/5/2012).

Mereka berasal dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) Karanganyar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mereka beraudiensi dengan unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Karanganyar.  Ketua DPC SPN Karanganyar, Bambang Sabat, mengatakan selama ini pemerintah  menentukan upah minimum buruh menggunakan indikasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang di dalamnya terdapat 46 item. Semestinya, KHL tersebut harus ada penambahan karena kebutuhan sehari-hari meningkat.

Menurutnya, KHL sesuai Permenakertrans No 17 / 2005 harus segera direvisi. Sebab, penerapan peraturan itu sudah tak sesuai kondisi kebutuhan para buruh sehari-hari. Pihaknya mendesak agar anggota legislatif Karanganyar menyampaikan aspirasi itu kepada DPR RI. “Kondisi buruh sekarang dimarginalkan, kami menuntut agar buruh menerima upah yang layak,” ujarnya.

Ketua FSP KEP Karanganyar, Eko Supriyanto menjelaskan pihaknya juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing yang masih banyak diterapkan di banyak perusahaan. Dengan diterapkannya sistem kerja outsourcing, para buruh kehilangan hak kepastian kerja. “Sistem outsourcing menimbulkan kesengsaraan para pekerja, pemerintah semestinya menghapus sistem tersebut,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto menjelaskan pihaknya mendukung penghapusan sistem outsourcing di Indonesia. Permasalahannya, sistem itu diatur oleh UU No 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artinya, kewenangan untuk merevisi undang-undang itu berada di DPR. Kendati demikian, pihaknya akan mengupayakan penghapusan sistem outsourcing dengan berkoordinasi dengan anggota DPR RI.

Di akhir audiensi, perwakilan buruh memotong nasi tumpeng yang diberikan kepada Wakil Bupati Karanganyar, Paryono dan Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto. Selain pihak eksekutif dan legislatif, audiensi itu juga dihadiri Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo.