HARI BURUH 2016 : Pemerintah Batal Bangun Rusunawa bagi Buruh di Boyolali, Ini Alasannya

Hari buruh 2016, Kementerian PUPR batal membangun rusunawa untuk buruh di Boyolali.

Solopos.com, BOYOLALI–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali batal mendapatkan alokasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi kalangan buruh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahun ini.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Sekitar Februari lalu, perwakilan Kementerian PUPR sempat mengukur dan mengambil sampel tanah di wilayah Kemiri, Mojosongo, Boyolali, tepatnya di belakang Yonif 408 yang rencananya dijadikan lokasi pembangunan rusunawa. Namun, dalam Rapat Koordinasi Kesejahteraan Pekerja di Dinas Tenaga kerja dan Kependudukan Jateng Semarang, baru-baru ini, pihak Kementerian PUPR menyampaikan kepastiannya bahwa rusunawa batal dibangun di Boyolali.

Kepala Bidang (Kabid) Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Joko Santoso, mengatakan tidak ada alasan yang jelas dari Kementerian PUPR terkait pembatalan pembangunan rusunawa di Boyolali. “Katanya hanya akan membangun [rusunawa] di Semarang,” kata Joko, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya, pekan lalu.

Sebelumnya Pemkab Boyolali pernah mengajukan pembangunan rusunawa buruh pada awal 2015 kepada pemerintah pusat tetapi terganjal soal status tanah. Tahun ini, Pemkab Boyolali telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rusunawa. Bahkan, Bupati Seno Samodro telah merespons kebijakan pemerintah pusat tersebut. “Tapi ternyata rencana itu batal. Kemungkinan Boyolali belum jadi prioritas utama,” ujar Joko.

Jika batal mendapatkan rusunawa, Pemkab berharap ke depan tetap ada bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun rumah murah atau subsidi perumahan bagi kalangan buruh di Boyolali. Saat ini kebanyakan buruh di Boyolali belum memiliki rumah.

Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Boyolali, Wahono, membenarkan sebagian besar buruh di Boyolali belum memiliki rumah sendiri. Mayoritas buruh belum mampu mengakses fasilitas dan program perumahan bagi buruh yang disediakan pemerintah.

Wahono mengatakan kalangan buruh lebih membutuhkan perumahan siap huni yang sesuai kelas buruh. Artinya, dia berharap pemerintah bisa menyediakan rumah dengan nilai pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan atau gaji buruh. Kalau rusunawa, Wahono merasa kurang cocok karena banyak yang mengalami permasalahan pada sanitasi.

Dari jumlah buruh di Boyolali yang diperkirakan mencapai kisaran angka 37.000 hingga 40.000 orang, baru 10%-15% yang sudah punya rumah.

“Sisanya belum. Selain karena kebanyakan buruh di Boyolali adalah lajang, jadi masih banyak yang ikut rumah orang tua. Namun, tak sedikit di antara buruh yang saat ini masih menyewa rumah bahkan ada yang indekos.”