Hari antikorupsi diperingati di Bandung dalam Festival Antikorupsi. Luhut Panjaitan juga bicara tentang korupsi.
Solopos.com, BANDUNG — Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan perlawanan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara. “Korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia. Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan, dan keterbelakangan,” ujarnya dalam Festival Antikorupsi di Bandung, Kamis (10/12/2015).
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
Oleh karena itu, katanya, untuk mencegah korupsi diperlukan pembangunan sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan.
“Mekanisme kerja birokrasi harus diarahàkan ke pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari cash flow management system, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system, e-catalog pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain,” katanya.
Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi. “Kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas.”
Selain itu, ujarnya, korupsi bisa dilawan kalau dilakukan bersama-sama, korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja tapi harus ada upaya kolektif. “Kita mengajak seluruh warga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama memerangi korupsi ini,” ujarnya.
Terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam Festival Antikorupsi, dia mengaku hal ini disebabkan kondisi kesehatan Presiden. “Beliau meminta maaf atas ketidakhadirannya di acara ini. Sebenarnya sudah dirancang sudah rapi akan hadir di Festival Antikorupsi,” ujarnya.
Dia menjelaskan kesehatan Jokowi yang kurang fit tidak bisa menghadiri acara itu. “Beliau tidak bisa hadir mungkin karena kecapaian akibat kegiatan yang sangat padat,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan gerakan tindakan korupsi perlu diperkuat melalui sinergitas komponen bangsa. Menurutnya, tema “berbagi peran membangun negeri berbagi peran memberantas korupsi” sejalan dengan visi dan misi Pemprov Jabar. “Kita layak potensi korupsi harus dicegah sejak dini yang bisa mengakibatkan kerugian bagi negara,” katanya.
Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperbaiki tata cara pemerintah antara lain pakta integritas antikorupsi, insentif berbasis kinerja, lelang LPSE, dan lain-lain. Selain itu, pihaknya mengklaim sudah mendapatkan opini WTP 4 kali berturut-turut yang merupakan impelementasi pemerintahan yang bersih. “Jabar beberapa kali mendapatkan penghargaan atas kinerja salah satunya lagi LPSE.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
