SOLOPOS.COM - Pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Solo melihat-lihat stok minyak goreng, Jumat (29/10/2021).(Ika Yuniati/Solopos)

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung geram atas kenaikan harga minyak goreng di pasaran yang masih belum terkontrol.

Padahal kebutuhan komoditas ini terus meningkat, terutama dalam menyambut natal dan tahun baru (Nataru) seperti saat ini. Pihaknya pun sebelumnya telah mengingatkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera melakukan langkah-langkah strategis.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Namun harga minyak goreng justru terus mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, kini dirinya meminta Mendag untuk turun langsung melakukan intervensi pasar.

“Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Akhir tahun seperti saat ini kebutuhan minyak goreng sudah pasti meningkat. Sementara, kita belum melihat solusi apa yang diberikan Kementerian Perdagangan,” ujar Martin seperti dikutip Bisnis.com, Senin (6/12/2021).

Baca Juga: Bikin Akhir Tahun Tak Terlupakan di Best Western Premier Solo Baru

Ketua DPP Partai Nasdem ini juga menyinggung tentang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang masih berlaku.

Pada peraturan tersebut, HET minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 11.000 per liter/ 0,8 Kg. Sedangkan di pasaran saat ini minyak goreng curah Rp17.800/ Kg dan yang bermerk mencapai Rp 19.000 hingga Rp 19.450/ Kg.

“Pemerintah telah menetapkan HET melalui peraturan menteri, tetapi pada prakteknya ketentuan itu diabaikan dan tidak ada sangsi bahkan bagi pelaku usaha,” ungkapnya.

Kemendag sendiri, kata Martin, bahkan telah menyatakan secara lisan bahwa HET untuk sementara tidak diberlakukan dan mengimbau agar industri minyak goreng membanjiri pasar dengan harga promosi sebesar Rp 14.000.

“Kalau benar hal ini terjadi maka wibawa pemerintah dirusak oleh pemerintah sendiri dan sebagai fraksi pendukung pemerintah tentu berkeberatan terjadinya hal seperti ini. Paling tidak ada peraturan yang harus ditegakkan dan kalau ada pelanggaran ya jangan dibiarkan,” ungkap Martin.

Baca Juga: Dorong Transformasi, Ini Strategi Darmawan Prasodjo Nakhodai PLN

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumut 2 ini menjelaskan kondisi di lapangan yang dinilai sungguh memprihatinkan. Bukan saja bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kenaikan harga minyak goreng ini juga dapat berdampak pada kesehatan rakyat.

“Karena harga mahal, banyak masyarakat terpaksa menggunakan minyak goreng berulang yang kondisinya sudah hitam dan tidak layak. Bahkan minyak goreng oplosan yang dulu dengan susah payah berhasil diatasi, sekarang kembali marak lagi akibat kenaikan harga saat ini,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah mempunyai kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk stabilisasi harga minyak goreng. Sehingga seharusnya permasalahan harga minyak goreng saat ini tidak terus berlanjut.

Ia juga meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan alasan penyebab kenaikan harga. Karena menurutnya, masyarakat hanya tahu harga di pasaran saat ini. “Berikan dulu solusi untuk harga pasar. Lakukan intervensi pasar dalam bentuk program apapun itu. Karena itu yang ditunggu masyarakat saat ini. Jangan ditunggu-tunggu lagi,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya