HARGA MINYAK DUNIA : Ford dan Chevron Indonesia segera PHK Massal, Kemenaker Belum Punya Data

Harga minyak dunia yang anjlok memaksa Chevron di Indonesia berencana melakukan PHK massal. Begitu pula dengan dampak hengkangnya Ford.

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum mengantongi data pemutusan hubungan kerja (PHK) karena masih menunggu proses verifikasi. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dzakiri mengaku belum mengetahui jumlah pasti angka PHK.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia pun masih enggan membeberkan nama-nama perusahaan yang berencana melakukan PHK karena masih menunggu hasil verifikasi yang saat ini dilakukan Kemenaker. Verifikasi dilakukan dengan cara didatangi langsung ataupun memanggil perusahaan-perusahaan tersebut. “Yang di daerah-daerah juga sedang dikonfirmasi, diverifikasi semuanya,” katanya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Dia menjelaskan verifikasi penting untuk mencari solusi terbaik. Perusahaan harus memenuhi hak-hak pekerja yang dipecat. Salah satu perusahaan yang diverifikasi yaitu Ford yang berencana hengkang dari Indonesia. Menurut dia, Ford memiliki 44 dealer di seluruh Indonesia. Kemenaker bakal memastikan rencana PHK masing-masing dealer. “Terus kita cari solusi kalau PHK sudah terjadi,” tambahnya.

Sektor minyak dan gas bumi (migas) mengalami tantangan cukup besar karena terpengaruh harga minyak dunia hingga sempat di bawah US$30 per barel. Salah satunya Chevron, perusahaan migas asal Amerika Serikat, berencana memecat 1.500 karyawan.

Hanif mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian terkait serta perusahaan migas untuk mengantisipasi kondisi tersebut. “Pada prinsipnya kami berharap jangan sampai ada PHK, cari solusi terbaik,” jelasnya.

Dimintai konfirmasi mengenai insentif, menurut dia, pemerintah telah mengeluarkan sembilan paket kebijakan yang kesemuanya memberikan insentif dan kemudahan bisnis bagi pelaku usaha.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku belum mendapatkan info terkait rencana sejumlah perusahaan menutup pabrik di Indonesia, termasuk Panasonic. “Sampai hari ini belum ada info, Ford itu di [Kementerian] Perdagangan,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah telah menempuh sejumlah langkah antisipatif agar investor tidak hengkang seperti memperbaiki iklim usaha, merevisi daftar negatif investasi (DNI), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), libur pajak (tax holiday), dan pengurangan pajak (tax allowance).