HARGA BENSIN PREMIUM : Orang Miskin Disubsidi Rp5.000, Orang Kaya Rp3.000

Foto Ilustrasi Pembeli Bensi Premium
JIBI/Harian Jogja/Andi Rambe

JAKARTA-Pemerintah berencana menjual bensin premium Rp6.500/liter khusus untuk mobil pribadi. Meski naik, namun mobil pribadi masih mendapat subsidi pemerintah Rp3.000 per liter.

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, saat ini harga keekonomian bensin premium jika tidak disubsidi pemerintah adalah Rp9.500/liter. Berarti dengan menjual BBM ini Rp6.500/liter, masih ada subsidi Rp3.000/liter.

“Kalau keekonomian Rp9.500 dan dengan harga Rp6.500, ada subsidi Rp3.000. Jadi kelompok menengah atas masih disubsidi Rp3.000 per liter,” ujar Jero di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/4).

Adapun untuk kelompok bawah pemilik motor serta angkutan umum harga bensin premiumnya tetap Rp4.500/liter atau disubsidi Rp5.000/liter.

Untuk implementasi kebijakan ini, pemerintah akan menyediakan dua SPBU untuk dua harga tersebut. “Ada SPBU yang menjual Rp4.500 untuk motor dan angkot serta pelat kuning. Nanti ada yang menjual Rp6.500. Jadi tidak dalam satu SPBU,” kata Jero.

Jero Wacik mengatakan, awalnya ada usulan harga bensin premium dinaikkan jadi Rp9.500/liter jadi tak disubsidi sama sekali.

“Tapi Pak Presiden merasa enggaklah, itu terlalu berat, enggak setuju. Tapi kalau enggak naik sama sekali juga beban, subsidinya berat sekali,” ujar Jero.

Karena itu, diambil langkah kenaikan harga bensin premium hanya untuk mobil pribadi dari Rp4.500 menjadi sekitar Rp6.500 per liter. Namun kebijakan ini juga belum diputuskan oleh Presiden SBY.

“Sekarang yang diminta oleh beliau [SBY], detailkan kepada implementasi, jadi itu tugas kami. Kalau dengan dua SPBU itu bagaimana, terus bagaimana caranya biar aman yang masuk ke Rp4.500. Di sisi lain, yang lain menghitung dampak inflasinya, sehingga yang miskin itu kenapa apa, apa yang bisa diberikan kompensasi tambahan,” papar Jero.

Defisit

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menuturkan kebijakan dua harga dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi menjadi 48 juta kiloliter dari proyeksi semula sebesar 49 juta-53 juta kiloliter. Namun, tetap terdapat risiko pembengkakan konsumsi BBM sebesar dua juta kiloliter dari kuota 46 juta kiloliter.

Di sisi lain, paket kebijakan pengendalian subsidi BBM juga mencakup wacana peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin.

Hal ini merupakan bentuk realokasi dari penghematan anggaran subsidi BBM yang diproyeksi mencapai Rp21 triliun. Namun, Agus masih enggan mengungkapkan berapa besar peningkatan anggaran raskin, beasiswa miskin, dan program keluarga harapan (PKH) yang tengah dirancang pemerintah.

Terpisah, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan dampak kebijakan subsidi BBM hanya akan diredam melalui penambahan cakupan dan frekuensi kebijakan perlindungan sosial yang sudah ada.

Kebijakan tersebut meliputi 3 komponen program perlindungan sosial yaitu Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).

“Sekarang tidak ada BLT. Sekarang kompensasi melalui program-program tersebut, sehingga jelas arahnya,” katanya.

Agung mencontohkan pemberian Raskin tahun ini akan ditingkatkan dari 12 kali menjadi 16 kali, sedangkan cakupan BSM akan diperluas dari kepada sekitar 15% siswa miskin menjadi kepada sekitar 30%.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan pemerintah tidak hanya akan memperluas sasaran program BSM, namun juga menambah nilai bantuan yang diberikan.

“Rencananya jumlahnya kami tingkatkan, terus unit cost-nya kami naikkan persis seperti usulan tahun lalu yang pernah kami usulkan,” katanya.

Mendikbud memaparkan jumlah penerima BSM akan dinaikkan dari sekitar enam sampai tujuh juta orang menjadi sekitar 15 juta orang. Adapun nilai bantuan per orang per tahun akan dinaikkan menjadi Rp450.000 untuk SD, Rp750.000 untuk SMP dan Rp1 juta untuk SMA/SMK.