Solopos.com, WONOGIRI–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Wonogiri menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Di sisi lain, bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM dinilai tidak dapat menjadi solusi lantaran hanya bersifat reaksioner dan sementara.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu disampaikan Fraksi PKS DPRD Wonogiri saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Kamis (9/9/2022).
Juru Bicara sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPRD Wonogiri, Sriyanto, mengatakan kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat.
Terlebih, saat ini kondisi ekonomi, terutama masyarakat berpenghasilan kecil, belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.
Hal itu sangat berpotensi menaikkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Wonogiri.
Berbagai elemen masyarakat seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, petani, peternak, dan pelajar akan menjerit dan terpukul lantaran terdesak ekonomi. Alih-alih ekonomi masyarakat bangkit pasca pandemi Covid-19, kini justru berpotensi semakin terpuruk.
“Bansos [pengalihan subsidi BBM] yang dikeluarkan pemerintah itu tidak banyak membantu dan tidak bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat. Melainkan hanya bersifat sementara saja,” kata Sriyanto saat dijumpai Solopos.com di Kantor DPRD Wonogiri, Kamis (9/9/2022).
Menurut dia, alokasi anggaran bansos dari pemerintah pusat senilai total Rp24,17 triliun seharusnya digunakan untuk perbaikan mutu pendidikan. Sebab anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sriyanto juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri agar tidak hanya mengandalkan bansos untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat Wonogiri.
Pemkab Wonogiri perlu cara-cara lain yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan bersifat jangka panjang. Misalnya, mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan usaha, menyediakan wadah, dan membentuk komunitas para pelaku UMKM.
“Yang lebih mendasar adalah Pemkab Wonogiri harus memberikan ruang usaha yang baik, utamanya bagi UMKM yang hidupnya hanya ditopang dari itu,” ujar dia.
Hal yang hampir sama disuarakan Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (AKB) DPRD Wonogiri. Fraksi itu menyebut kenaikan harga BBM akan menjadi kendala bagi masyarakat untuk bangkit pasca pandemi Covid-19. Kebijakan menaikkan harga BBM akan berefek pada hal seperti kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
“Untuk itu, kami berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi AKB DPRD Wonogiri, Abdullah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
