Harapan Transparansi

Permendagri 32/2011 bukan melulu soal pengetatan anggaran persiapan Pilkada namun juga pembatasan politik anggaran yang menyimpang, yang menyebabkan porsi belanja tidak langsung menjadi membengkak.
Demikian penilaian pengamat anggaran dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Mulyanto pekan lalu. Menurutnya selain untuk belanja pegawai, porsi belanja hibah dan bantuan sosial (Bansos) juga sangat membebani belanja tidak langsung. Besarnya kue belanja tidak langsung bagaimanapun juga menyebabkan alokasi anggaran untuk belanja langsung atau belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi kian tersisih.
“Kalau hanya 70%:30% perbandingan alokasi belanja tidak langsung dan langsung itu sih biasa. Hampir semua daerah begitu. Namun ada juga beberapa daerah yang porsi belanja tidak langsungnya lebih besar dari 70%. Itu menjadi masalah,” ujarnya. Untuk daerah-daerah semacam itu kini mendapat ancaman tidak boleh melakukan perekrutan PNS.
Selain Bansos yang lewatnya melalui disposisi kepala daerah, Mulyanto menambahkan, banyak juga yang alokasinya melalui anggota DPRD atau yang lebih dikenal dengan nama dana aspirasi. “Kalau di Solo tidak ada dana aspirasi itu bagus. Di beberapa daerah yang seperti itu banyak. Kesan yang terlihat memang seperti bargaining anggaran antara eksekutif dan legislatif. Seperti kompensasi untuk legislator supaya kalau sudah diberi anggaran sekian, kegiatan di eksekutif tidak diutak-utik lagi. Itu yang namanya politik anggaran,” tegasnya.
Menjadi sebuah harapan, lanjut Mulyanto, terbitnya Permendagri 32/2011 yang mulai dilaksanakan pada tahun ini. “Masyarakat bisa berharap banyak dari aturan baru ini. Intinya harapan kami adalah adanya  transparansi untuk semua gelontoran dana hibah maupun Bansos,” lanjut dia. Dengan adanya transparansi anggaran, efek selanjutnya adalah perimbangan antara belanja langsung yang bisa menyentuh kebutuhan masyarakat serta belanja tidak langsung.

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online