Harapan PDM Boyolali untuk Muktamar Muhammadiyah: Selalu Bawa Pesan Perdamaian

Solopos.com, BOYOLALI – Perhelatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah diadakan di Solo pada Jumat – Minggu (18 – 20/11/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Boyolali berharap ajang muktamar ini dapat menjadi pembawa pesan perdamaian.

“Harapannya Muktamar membawa pesan perdamaian untuk semua umat, jadi rahmatan lil alamin bagi siapapun itu. Dan Muhammadiyah tidak pernah mendiskriminasikan baik itu agama, inter-agama, amat agama dan pemerintah,” ujar Wakil PDM Boyolali, Jamhari Harahap, saat dihubungi Solopos.com, Kamis (17/11/2022) sore.

Ia mengatakan Muhammadiyah memiliki program tiga kondisi ideal atau tri kerukunan umat beragama yaitu rukun antar intern umat, rukun antar umat, dan rukun antara umat dengan pemerintah.

Jamhari menginformasikan bahwa Muhammadiyah telah dan harus menciptakan tri kerukunan umat beragama di semua lapisan.

Baca juga:  Potret Kemeriahan Pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Stadion Manahan

“Bisa dilihat, Muhammadiyah juga punya banyak sekolah tapi yang bersekolah di situ tidak harus persis warga Muhammadiyah dan di perguruan tinggi Muhammadiyah juga banyak yang nonmuslim,” ujarnya.

Jamhari mengatakan perdamaian tersebut dapat disadari ketika semua menyadari dan saling memahami bahwa di dunia ini selalu terdapat perbedaan baik suku, agama, ras, dan lain sebagainya.

Ia juga melihat peran Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah islam yang menganut amar ma’ruf nahi munkar dan berdasar Al Quran dan Sunah Rasulullah.

Tujuannya agar menciptakan kondisi masyarakat yang adli, makmur, tenteram dan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Sebelumnya juga diberitakan, isu-isu strategis soal keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal akan dibahas dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang diikuti para peserta Muktamar pada akhir ini.

Baca juga: Hindari Jalan Ini, Berikut Titik Kemacetan saat Muktamar Muhammadiyah di Solo

Salah satu yang akan dibahas adalah soal rezimentasi paham agama yang membuat pecah belah. Dalam acara pramuktamar awal November ini dikatakan negara jangan melibatkan kepentingan politik sesaat yang menyandera ormas keislaman.

Muhammadiyah mendorong negara untuk bersikap moderat pada semua ormas Islam, dan melibatkan semua ormas Islam bertindak sesuai misi moderasi Islam.

Muhammadiyah mendorong negara untuk tidak menciptakan segregasi politik terhadap ormas Islam dengan tidak menjadikan isu keagamaan sebagai isu politik mainstream dan non-mainstream.

Terakhir yakni Muhammadiyah mendorong agar mainstreaming moderasi agama harus dilakukan dengan cara yang moderat sehingga melibatkan banyak pihak tidak hanya satu pihak.

Berdasarkan rilis yang diterima Solopos.com dikatakan bahwa karena bukan negara agama maka tidak boleh ada agama yang mendominasi, kalau agama saja tidak boleh mendominasi, apalagi kelompok keagamaan tertentu.

Baca juga: Beralaskan Plastik, Ribuan Penggembira Muktamar Duduk Bersila di Luar Stadion

Akan tetapi saat ini semua orang berhadapan bukan hanya dengan adanya kekuatan formalisasi agama di ruang publik, melainkan juga dengan gejala rezimintasi agama oleh kelompok keagamaan.

Rezimintasi agama akan menjelma semakin kuat sehingga berakhir pada adanya penguasaan makna agama di ruang publik.

Menguatnya rezimentasi agama bisa dilihat dari beberapa fenomena. Misalnya banyak terjadi pemaksaan pemahaman keagamaan, khususnya keislaman di Indonesia disebabkan karena adanya kekuatan ormas keagamaan yang bersenyawa dengan kekuatan politik.

Kedua, karena kekuatan oligarki kekuasaan dan otoritas keagamaan, paham keagamaan dipaksakan dengan menjadikan otoritas tunggal dan tafsir tunggal yang monolitik.

Dalam kondisi paham keagamaan yang telah masuk dalam politik transaksional dan mendikte kekuasaan politik, maka Muhammadiyah perlu melakukan beberapa hal.

Baca juga: Jadi Lautan Manusia, Jalan Adi Sucipto Solo dan Gang Jalan Macet Parah

Pertama, mendorong ormas Islam semakin menguatkan paradigma moderasi beragama khususnya moderasi Islam yang genuine, tidak dipaksakan mendikte negara.

Kedua, Muhammadiyah mendorong negara untuk dapat menjadi fasilitator semua ormas keislaman benar-benar sebagai mitra negara. Negara sebagai institusi harus mengontrol kepentingan kekuasaan berbasiskan agama tersebut.