Tutup Iklan

Hapus NPWP? Ini Syarat, Cara, dan Ketentuannya

Keputusan surat keputusan atau penolakan hapus NPWP akan mempertimbangkan beberapa hal seperti apakah masih terdapat utang pajak

 Ilustrasi kartu NPWP. (pajakonline.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu NPWP. (pajakonline.com)

Solopos.com, SOLO — Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan identitas wajib yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Lantas apakah ada cara untuk hapus NPWP?

Melansir dari laman indonesia.go.id, penghapusan itu harus mengacu pada Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013. Dalam peraturan itu disebutkan, hapus NPWP boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 9 Ayat 2 peraturan tadi, penghapusan NPWP bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Penghapusan NPWP ini harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai perundang-undangan perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.

Kemudian, siapa saja wajib pajak yang diperbolehkan hapus NPWP miliknya? Mengutip Pasal 9 Ayat 4, mereka yang masuk kategori tadi di antaranya wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran.

Baca Juga: Jalan-Jalan Ditutup, Pelaku Usaha di Solo Pusing

Kemudian, wajib pajak orang pribadi dalam hal ini warga asing yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Atau wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Atau wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya. Atau wanita yang memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Dan wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.

Permohonan hapus NPWP secara online dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir penghapusan NPWP secara elektronik. Yaitu melalui aplikasi e-Registration yang tersedia di laman www.pajak.go.id.

Namun ada yang perlu diperhatikan bahwa permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan wajib pajak melalui aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum.

Baca Juga: 2.474 Pegawai DJP Kemenkeu Terpapar Covid-19, Sri Mulyani Ingatkan Prokes

Kemudian wajib pajak yang menyampaikan formulir penghapusan NPWP melalui aplikasi e-Registration, harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan mengunggah (upload) salinan (softcopy) dokumen melalui aplikasi e-Registration atau mengirimkannya menggunakan surat pengiriman dokumen yang ditandatangani.

Jika dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, maka permohonan dianggap tidak diajukan. Jika dokumen yang disyaratkan telah diterima lengkap, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik.

Wajib Pajak Meninggal Dunia

Untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia, maka permohonan hapus NPWP dapat diajukan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta warisan.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis/manual. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Selain itu, penghapusan juga bisa diurus melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Apabila permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, maka pihak KP2KP akan meneruskannya ke KPP. Jika permohonan diterima secara lengkap, pihak KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat.

Baca Juga: Hati-Hati, Hindari Kesalahan Memakai Pinjaman Online

Lalu dokumen yang perlu disiapkan antara lain surat keterangan kematian dari instansi terkait dan surat pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Ini berlaku bagi wajib pajak yang telah meninggal dunia.

Selanjutnya ada surat pernyataan memiliki NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP dan ini berlaku hanya bagi wajib pajak dengan NPWP ganda dan salah satunya ingin dihapus.

Bagi wanita menikah yang memiliki NPWP, maka dokumen yang perlu disiapkan adalah fotokopi buku nikah dan surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Lalu bagi wajib pajak badan usaha yang telah membubarkan diri wajib menyiapkan dokumen seperti akta pembubaran badan usaha yang telah disahkan instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keputusan atas permohonan hapus NPWP akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi penghapusan NPWP. Keputusan diterbitkannya surat keputusan atau penolakan penghapusan NPWP akan mempertimbangkan beberapa hal seperti apakah masih terdapat utang pajak.

Termasuk adanya proses hukum atau proses administrasi berupa pembetulan seperti diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Kemudian apakah ada gugatan seperti diatur dalam Pasal 23 UU KUP, perihal keberatan (Pasal 25 UU KUP), serta banding (Pasal 27 UU KUP).

Baca Juga: Penerimaan PPN Sistem Elektronik Tembus Rp1,6 Triliun

Di samping itu apakah ada pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (Pasal 36 UU KUP). Terakhir apakah ada putusan peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi, penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal bukti penerimaan untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan bagi wajib pajak badan. Jika sudah melebihi jangka waktu dan KPP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Karena itu KPP akan menerbitkan surat keputusan hapus NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika wajib pajak masih ragu melakukan permohonan penghapusan NPWP, maka dapat mendatangi KPP terdekat atau dapat melalui laman www.pajak.go.id, kemudian pilih menu “Profil” dilanjutkan menu “Unit Kerja”.

Berita Terkait

Berita Terkini

Meresahkan, 3.000 Situs Pinjol Ilegal Diblokir dan Dipidanakan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah memblokir serta mempidanakan 3.000 situs pinjaman daring atau online ilegal.

BRI Pangkas Bunga Kredit Hingga 325 Bps, Masih Bisa Turun Lagi?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) tetap mengkaji ulang suku bunga secara berkala dan terus membuka ruang untuk penurunan suku bunga kredit.

Beli Emas Online Lewat ATM Emas Galeri 24, Bikin Kamu Enggak Waswas!

Enggak perlu repot-repot antre untuk beli emas, kini hadir ATM Emas Galeri 24, beli emas lewat online dan langsung tarik di mesinnya!

Awal Pekan, Yuk Cek Harga Emas Pegadaian, Senin 27 September 2021

Harga emas batangan 24 karat di Pegadaian pada Senin (27/9/2021) turun untuk UBS dan cenderung stagnan untuk cetakan Antam.

BPJS Watch: 9 Juta Lebih Orang Miskin Dicoret dari Program JKN

BPJS Watch menyebut lebih dari 9 juta orang miskin dicoret dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BP Jamsostek Cabang Surakarta Bayar Klaim JHT 22.310 Peserta

Sebanyak 22.310 orang telah melakukan pencairan klaim JHT pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) Kantor Cabang Surakarta.

The Sunan Hotel Solo Raih Penghargaan Tourism & Creative Award 2021

The Sunan Hotel Solo berhasil meraih penghargaan Silver Champion dari ajang Planet Tourism Indonesia Award 2021 kategori Industry.

Kandungan Emas Blok Wabu Tembus Rp300 Triliun, Grasberg Freeport Kalah

Freeport Indonesia sebelumnya memastikan menarik diri terhadap pengelolaan Blok Wabu di Papua.

Potensi Ekspor Produk Halal Besar, Kendala Mengadang Masih Banyak

Indonesia sangat mampu menjadi eksportir produk-produk berkategori halal ke negara-negara yang penduduk muslimnya juga banyak.

Marak Penipuan Mengatasnamakan Galeri 24, Awas Modusnya Bikin Gampang Tergoda!

Saat ini marak penipuan online yang mengatasnamakan Galeri 24 dan bikin masyarakat tergoda. Kira-kira apa modus yang digunakan?

DSC 12 Sinau Bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng

Diplomat Success Challenge atau DSC 12 punya cara unik untuk menggugah masyarakat untuk terlibat dalam kompetisi tahunan ini.

Jika Bukan Listrik, Bahan Bakar Nabati Bisa Jadi Alternatif untuk Kendaraan Berat

Untuk mencapai emisi rendah karbon di sektor transportasi, bahan bakar nabati (BBN) dan hidrogen dinilai mempunyai peran sebagai alternatif yang bisa digunakan untuk kendaraan berat.

Ingin Bebas Finansial Personal? Simak 9 Tips Mewujudkannya

Memiliki kebebasan finansial adalah tujuan bagi banyak orang. Umumnya, kebebasan finansial dipahami sebagai individu yang mampu menjalani gaya hidup sambil mengelola keuangan.

Ini yang Dilakukan PLN untuk Memudahkan Pelanggan selama Pandemi

PLN telah mengembangkan berbagai inovasi untuk mendekatkan jarak dengan pelanggan, salah satunya dengan aplikasi PLN Mobile.

Kian Terjangkau, Tarif Tes Antigen di Stasiun jadi Rp45.000

PT Kereta Api Indonesia menerapkan tarif baru untuk layanan rapid tes antigen di stasiun dari sebelumnya Rp85.000 menjadi Rp45.000 untuk setiap pemeriksaan.