Solopos.com, SRAGEN — Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan menjadi problem yang dihadapi setiap tahun  Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen Kota, Sragen. Dampaknya, pembangunan tidak sesuai baik sasaran dan kebutuhan serta tidak tepat guna dan mutu.

Atas dasar kondisi itulah Lurah Sine, Gilang Akbar Dahana, membikin inovasi berupa Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang yang disingkat Sop Duren.

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online

Saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (26/4/2024), Gilang mengungkapkan Sop Duren ini hadir dilatarbelakangi lemahnya kualitas perencanaan pembangunan di Kelurahan Sine. Dia melihat masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang dibutuhkan sehingga usulan pembangunannya pun seperti yang sudah disebutkan.

Selama ini usulan perencanaan pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan disampaikan dengan mengisi formulir oleh ketua RT, Ketua RW, dan kelompok masyarakat lainnya.

Usulan itu kemudian di-input ke kelurahan untuk menentukan skala prioritas yang akan didanai dengan dana kelurahan yang bersumber dari APBD. Ketika waktunya singkat maka kelurahan tidak memungkinkan untuk mengecek ke lokasi untuk memastikan usulan sesuai kebutuhan atau belum.

“Ketika proses verifikasi usulan itu kurang optimal maka terjadi usulan pembangunan di APBD penetapan harus digeser ke APBD Perubahan karena sasarannya tidak tepat atau tidak sesuai. Misalnya, usulan jalan hotmix ternyata lokasi masih berupa jalan usaha tani, kan tidak sesuai,” jelasnya.

Atas dasar itulah, Gilang melahirkan inovasi Sop Duren lewat diklat pimpinan IV yang diikutinya. Dia menjelaskan Sop Duren ini merupakan aplikasi usulan perencanaan pembangunan berbasis Google form dengan tampilan yang lengkap tetapi mudah dipahami dan fiturnya sederhana. Dia mengatakan dengan fitur sederhana itu memudahkan ketua RT atau RW yang sudah sepuh-sepuh menggunakannya.

“Misalnya RT di Wonowoso ketika mengklik namanya, Pak Sadimin, otomatis langsung keluar nama lengkap, asal kampung dan RT/RW. Usulannya pembangunan fisik atau pemberdayaan. Ketika mengeklik tool pembangunan fisik maka langsung muncul pilihan pekerjaan fisik yang akan diusulkan, seperti pengecoran jalan, aspal jalan, pembangunan talut, dan seterusnya,” terang Gilang.

Hal yang paling krusial yang harus diisi dalam aplikasi itu adalah foto lokasi yang akan dibangun atau diusulkan. Dari foto itulah petugas kelurahan bisa memverifikasi secara cepat usulan yang sesuai sasaran, tepat kebutuhan, tepat guna, dan tepat mutu.

Gilang menekankan perencanaan pembangunan yang baik itu dari bottom up alias berdasarkan usulan dari bawah ke atas. Pemerintah Kelurahan Sine bertanggungjawab untuk mengedukasi warga tentang perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan, tepat guna, dan tepat mutu.

“Jadi warga inginya jalan halus tetapi kalau saluran dan selokannya tidak optimal ya sama saja. Di sisi lain alokasi dana kelurahan itu terbatas sehingga penggunaan benar-benar tepat sasaran. Inovasi Sop Duren ini kami buat pada 2022 dan diaplikasikan pada 2023 untuk perencanaan di 2024. Sekarang kami merasakan betul manfaatnya sehingga pelaksanaan dana kelurahan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan,” ujar Gilang.

Ia mengaku sering ada kegiatan yang digeser dari APBD ke APBD Perubahan sebelum ada Sop Duren. Kini, sudah tidak ada lagi  pergeseran daftar pelaksanaan anggaran (DPA).

Aplikasi Sop Duren ternyata sudah direplikasi kabupaten lain, seperti Mojokerto, Solo, Magelang, Wonogiri, dan Ngawi. Dengan Sop Duren, Pemerintah Kelurahan memiliki semacam bank data perencanaan pembangunan dari usulan dari 32 RT dan 13 RW yang menyebar di 13 kampung.

“Porsi dana kelurahannya pada 2024 sekitar Rp898 juta. Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Usulan yang masuk lewat Sop Duren mencapai 90 usulan perencanaan setiap tahun tetapi yang bisa diakomodasi hanya 17 usulan karena keterbatasan anggaran. Kami mengupayakan pemerataan pembangunan sehingga 17 usulan yang disetujui itu sudah mencakup 13 kampung,” katanya.

Ketua RW 007, Kampung Kadipolo, Sine, Taryono, menyambut baik Sop Duren karena sangat bermanfaat dan memudahkan masyarakat. Masyarakat kini tidak perlu mengisi formulir dan datang ke kelurahan untuk mengajukan usulan, tetapi tinggal mengirim file dari rumah via aplikasi Sop Duren.

“Jadi Sop Duren ini lebih praktis. Bagi RT dan RW tidak sudah. Kami pernah mengajukan hotmick jalan dan talut langsung bisa masuk,” katanya.

Solopos.com, SOLO– Yayasan Gita Pertiwi menginginkan adanya Peraturan Walikota (Perwali) terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Solo. Mengingat saat ini penggunaan plastik sekali pakai di Kota Bengawan tergolong tinggi.

Merujuk data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hiduup 2023, komposisi sampah plastik di Solo cukup besar, dari total 137.345,45 ton timbulan sampah 22,73 persen-nya berjenis plastik. Hal itu menjadikan sampah plastik berada di urutan kedua penyumbang sampah terbesar kedua di Kota Bengawan di bawah sampah sisa makanan.

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online

Tak hanya itu, dalam riset terbaru dari yayasan yang bergerak pada pelestarian lingkungan dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender tersebut menyebutkan bahwa rata-rata penggunaan kantong plastik sekali pakai di sejumlah pasar di Solo mencapai 4.452 buah per-harinya. Sejumlah pasar tersebut antara lain: Pasar Jebres, Pasar Nongko, Pasar Purwosari, Pasar Singosaren dan Pasar Gading.

Direktur Program Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, mengatakan bahwa timbulan sampah plastik di Solo sudah kian mengkawatirkan. Oleh karena itu menurut dia butuh upaya lebih dari Pemkot untuk segera mengatasi hal tersebut.

Titik, sapaannya, menyebut bahwa saat ini di Indonesia sudah ada lebih dari 100 daerah yang memiliki aturan pembatasan plastik sekali pakai. Namun sayangnya di Solo justru belum memiliki regulasi yang jelas dan konkret terkait pembatasan plastik sekali pakai.

“Solo itu sebetulnya sudah punya Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah tepatnya di Pasal 20 ayat 2. Di sana hanya tertera “membatasi penggunaan barang berbahan plastik; dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai,” lha tapi bagaimana bentuk implementasinya, dan sanksinya apa tidak dijelaskan secara detail,” katanya kepada Solopos.com, Senin (21/4/2024).

Oleh karena itu, Titik sangat mendorong bagi Wali Kota Solo untuk segera membuat Perwali terkait pembatasan plastik sekali pakai. “Keberadaan perwali dapat menjadi dasar hukum bagi stakeholders seperti sekolah maupun lembaga lain untuk membatasi penggunaan dan menjadi panduan daerah untuk menyusun strategi pengendalian plastik sekali pakai,” ujar Titik.

Sementara itu, Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah, Fransisco Ammaral (sebelum menjabat Staf Ahli Wali Kota), dalam dalam acara Workhsop Aliansi Zero Waste bersama Yayasan Gita Pertiwi beberapa lalu, mengatakan bahwa Pemkot siap apabila akan ada usulan pembuatan peraturan terkait pembatasan plastik sekali pakai.

“Pemerintah telah siap apabila dilakukan kajian dan pembentukan policy brief untuk pembatasan atau pengaturan plastik sekali pakai di Solo khsusunya di pasar-pasar tradisional,” kata dia.

Sejauh ini berdasarkan data dari Yayasan Gita Pertiwi mulai ada sejumlah lembaga telah mulai berinisiatif dan berkomitmen untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai. Seperti SDN Cemara Dua No.13 Solo, SMPN 9 Solo, SMPN 3 Solo, MI Muhammadiyah PK 1 Sukoharjo, dan SMPN 3 Colomadu, Karanganyar.

Solopos.com, SALATIGA – Tidak pernah berhenti untuk terus belajar, mungkin menjadi kata yang tepat untuk menggambar Prof Sonny Eli Zaluchu.

Pria asal Kepulauan Nias, Sumatra Utara itu berhasil meraih gelar doktor Sosiologi Agama di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online

Padahal dirinya sendiri telah menyandang gelar profesor dalam ilmu teologi dengan disiplin ilmu sebelumnya doktor transformasi sosial.

Sonny sapaan akrabnya, pada Kamis (25/4/2024) menjadi salah satu wisudawan periode II 2024, bersama 537 mahasiswa lain.

Ketika ditemui Solopos.com, di sela-sela acara wisuda, Prof Sonny mengaku tidak malu untuk kembali lagi menjadi mahasiswa, setelah menyandang gelar guru besar.

“Saya ini kan seorang pembelajar, senang belajar, kalau saya berhenti belajar saya malah bisa stress, itulah sebabnya saya mengambil kuliah lagi di Satya Wacana,” kata Prof Sonny, Kamis (25/4/2024).

Diakuinya, pada wisuda kali ini dirinya merasa biasa saja. Sebab dirinya telah beberapa kali mengalami fase menjadi wisudawan. Meski begitu, dirinya merasa senang bisa menyelesaikan studi doktoral di UKSW Salatiga.

“Perasaannya (wisuda) biasa aja. Tapi ada yang berbeda saja. Karna saya diwisuda setelah mencapai gelar guru besar,” terang pria yang juga menjadi dosen di STT Baptis Indonesia, Semarang ini.

Prof Sonny mengaku, sebagai orang yang berasal dari daerah 3 T yakni tertinggal, terluar, dan ter-pinggir di Indonesia atas pencapaian yang dia dapatkan diharapkan dapat menjadi motivasi putra putri bangsa dari wilayah 3 T.

Dalam meraih gelar doktornya di bidang sosiologi agama itu, kata Prof Sonny, dirinya mengambil disertasi dengan judul Agama Digital dan Rekonstruksi Praktik Beragama : Analisis Sistematik Literature Review SLV.

Hal itu disebabkan karena adanya fenomena kecenderungan orang beragama dari cara tradisional ke modern.

“Dunia ini sedang memasuki budaya digital. Kita masuk dalam di dunia berbeda, ada dunia riil dan dunia digital. Semua bagian dari masyarakat berubah termasuk agama. Contohnya kita di Kristen, dulu kalau ke gereja harus ke gedung gereja. Sekarang kita bisa ke gereja bisa menggunakan zoom,” jelas Prof Sonny.

Hal itulah yang membuat dirinya tertarik untuk meneliti soal tersebut. Sebab dirinya juga sebagai pendeta dan melihat fenomena itu terjadi saat ini.

Dirinya melakukan riset soal agama digital ini selama 3 tahun. Dengan disertasi itu Prof Sonny sendiri mendapatkan nilai IPK 3,96.

“Setelah ini, menjadi tantangan ya. Karena setelah menjadi guru besar ini yang lamar banyak. Belum tahu nanti akan tetap mengajar di tempat yang lama atau berkarya di tempat yang lain,” tandas Prof Sonny.