Ilustrasi (google)
RIO DE JANEIRO – Seorang hakim Brasil memerintahkan penangkapan kepala operasional Google di Brasil untuk kegagalannya untuk menghapus video YouTube yang menyerang calon walikota. Video tersebut bertentangan dengan undang-undang prapemilu yang diberlakukan ketat di negara Amerika Selatan itu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dalam pernyataannya, Selasa (25/9/2012) waktu setempat, pihak Google mengatakan telah menolak keputusan Hakim Flavio Peren dari Negara Bagian Mato Grosso do Sul tersebut. Pihak Google juga menolak menghapus dua video yang dimaksud dari layanan Google dan YouTube dalam waktu 24 jam seperti yang ditetapkan hakim.
Sementara pihak kepolisian, seperti dilansir yahoonews, Rabu (26/9/2012), mengaku belum menerima perintah menangkap terhadap Fabio Jose Silva Coelho, pimpinan Google Brasil. Tidak jelas pula apakah jika ada penghentian layanan Google di Mato Grosso do Sul.
Sejauh ini pihak pengadilan belum bisa dikonfirmasi terkait putusan tersebut. “Google menolak putusan yang memerintahkan penghapusan video di YouTube, sesusai aturan, Google tidak bertanggung jawab atas konten yang diposting diunggah di situsnya,” kata perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat (AS) itu dalam sebuah pernyataan yang di-email dari Sao Paulo.
Seorang juru bicara Google mengatakan, perusahaan tidak akan membuat pernyataan lebih lanjut atas kasus ini.
Video kontroversial yang dimaksud tersebut diduga mendiskreditkan Alcides Bernal, salah satu kandidat walikotaCampo Grande. Pemilihan kota secara nasional akan diselenggarakan pada 7 Oktober.
Sebelumnya, Google telah menghadapi berbagai tuntutan hukum terkait konten video yang menyudutkan salah satu kandidat. Awal bulan, seorang hakim di Negara Bagian Parana, Brasil selatan, memerintahkan Google membayar denda US$500.000 per hari akibat menolak perintah penghapusan video dari YouTube yang menyerang salah satu kandidat.
Di Negara Bagian Paraiba, hakim juga memerintahkan penahanan seorang eksekutif Google di Brasil awal bulan ini untuk kasus yang sama. Namun kemudian putusan ini ditolak oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
