Kategori: Haji

HAJI 2013 : Menteri Agama Pimpin Langsung Jemaah Haji Indonesia


Solopos.com/JIBI/Solopos/Newswire

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali memimpin langsung jemaah Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 Hijriyah atau 2013 ini sebagai amirul hajj. Menag didampingi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin sebagai naib amirul hajj dan HM Suparta sebagai sekretaris amirul hajj. Anggota lain rombongan amirul hajj itu adalah KH Masdar Farid Mas’udi, H Syafiq Mughni, Ali Ghufron Mukti, Yusnar Yusuf Rangkuti, Ary Ginanjar, Moh Izzi Mukhsin, Musyfiq Amrullah.

“Rombongan amirul hajj [Indonesia] dari berbagai fungsionaris dari NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, pondok pesantren dan tokoh masyarakat,” kata Suryadharma pada rapat kordinasi persiapan tugas penyelenggaraan haji 2013, di Jakarta, Rabu (25/9/2013) malam.

Suryadharma Ali sebagaimana dipublikasikan Humas Kemenag melalui laman resmi pemeriuntah Setkab.go.id, mengklaim kualitas penyelenggaraan haji tahun ini mengalami peningkatan. Misalnya, jika tahun 2009 posisi pemondokan ke Masjidil Haram jarak terjauh bisa mencapai 12 km, tahun 2010 jarak terjauh 4 km, tahun 2011 dan tahun berikutnya jarak terjauh 2,5 km.

“Kita ingin mendekatkan lagi tidak bisa karena biaya sewa selalu naik, apalagi tahun 2011 sudah ada rencana pembokaran gedung-gedung sekitar Masjidil Haram. Dampak dari pembongkaran gedung yang semula jemaah berada di belakang sekarang di depan. Harga pemondokan melambung naik,” ungkap Suryadharma.

Selain itu yang perlu dicatat, lanjut Suryadharma, adalah kemajuan dalam pengelolaan keuangan haji. “Pengelolaan uang haji dari waktu ke waktu meningkat kualitasnya. Ada manfaat dari optimalisasi setoran awal, untuk biaya pasport, asuransi, makan di asrama haji, di Jeddah, di Arafah, Mina dan Madinah, general service serta biaya pemondokan,” terang dia.

Menag juga menyatakan pengelolaan keuangan haji sangat terbuka, transparan, karena dari sisi penggunaan anggaran haji selalu dibahas dengan Komisi VIII DPR, setelah ada persetujuan dikontrol oleh banyak pihak. “Ada DPR, DPD, KPK, BPK, BPKP, PPATK, media, LSM dan yang baru KPHI,” ujar Menag, seraya menambahkan penyelenggaraan haji merupakan pekerjaan pemerintah yang paling banyak menarik perhatian.

 

Share