Tutup Iklan
Suhartini, bersama keponakannya, Purwadi, berbincang di halaman rumahnya di Dukuh Jetak, Desa Hadiluwih, Sumberlawang, Sragen, Kamis (17/10/2019). (Solopos/Moh. Khodiq Duhri)

Solopos.com, SRAGEN -- Komisi I DPRD Sragen menyesalkan adanya aksi boikot warga terhadap hajatan pernikahan yang digelar Suhartini, 49, di Dukuh Jetak, Desa Hadiluwih, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, pada Rabu (16/10/2019).

Ketua Komisi I DPRD Sragen, Thohar Ahmadi, mengatakan aksi boikot warga terhadap hajatan hanya karena perbedaan pilihan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 26 September lalu tentu menyisakan luka mendalam bagi keluarga Suhartini. Pasalnya, pesta hajatan merupakan kegiatan langka yang tidak mungkin ada setiap tahun.

“Itu pasti akan membekas di hati keluarga tuan rumah hajatan. Selamanya akan mereka ingat. Jangan sampai itu kemudian menjadi konflik berkepanjangan atau musuh bebuyutan yang bisa memengaruhi kelangsungan kehidupan bermasyarakat,” terang Thohar Ahmadi kepada Solopos.com, Sabtu (19/10).

Thohar menilai pilkades merupakan ajang penyegaran kinerja pemerintah desa yang mestinya disambut baik warga. Dia menyesalkan hanya karena perbedaan pilihan pilkades, masyarakat menjadi tidak kondusif. Thohar berharap pemenang pilkades bisa merangkul warga, termasuk yang tak mendukungnya.

Hajatan Diboikot, Keluarga Suhartini Bantah Pernyataan Pj. Kades Hadiluwih Sragen

“Tugas pertama yang harus segera diselesaikan cakades terpilih adalah meredam segala potensi konflik horizontal akibat pilkades. Ketua RT merupakan komponen masyarakat yang sangat penting. Sudah seharusnya seorang ketua RT bisa ngayomi. Bukan malah membikin gaduh seperti itu. Dalam hal ini, pembinaan dari pemerintah desa dan kecamatan sangat diperlukan,” papar Thohar.

Wakil Ketua Komisi I, Inggus Subaryoto, menambahkan namanya politik sudah pasti ada pro dan kontra. Kendati begitu, pilkades sebagai bagian dari proses demokrasi harus dihormati bersama. Masih adanya aksi boikot hajatan nikah hanya karena perbedaan pilihan dalam pilkades menandakan warga itu belum bisa menghormati pesta demokrasi.

Hajatan Warga Diboikot Gara-Gara Pilkades, Muspika Sumberlawang Sragen Turun Tangan

“[aksi boikot] Itu tradisi lama yang harus ditinggalkan. Kalau nekat lakukan itu, berarti dia tidak mengakui pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi ada menang dan kalah. Kalau tidak siap kalah ya tidak usah mencalonkan diri. Ini juga berlaku untuk pendukungnya,” papar Inggus.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten