Solopos.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mendesak pemerintah memasukkan status Negara Islam Indonesia (NII) ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
Kepastian itu, menurut dia, bakal mengurangi konflik horisontal yang terjadi di masyarakat, termasuk yang terjadi dalam polemik Panji Gumilang, yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Ini menjadi penting sebenarnya. Ada apa dengan pemerintah? Kok sampai sekarang NII tidak dimasukkan ke DTTOT? Padahal sudah banyak bukti penangkapan dan juga jaringan mereka masih hidup sampai sekarang dengan berbagai metamorfosisnya,” kata Gus Islah, panggilan akrab Islah Bahrawi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Tenaga Ahli Direktorat Pencegahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri itu menambahkan organisasi-organisasi dalam jubah yang sama dengan NII juga seharusnya masuk dalam DTTOT.
Menurutnya, organisasi-organisasi teror yang ada di Indonesia semuanya berasal dari rahim yang sama, yaitu dari NII versinya Kartosoewirjo.
Dia berpesan aparat penegak hukum tidak terkecoh dengan segala pernyataan yang dikemukakan Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.
Dia mengatakan perlu penelitian lebih lanjut tentang kegiatan apa saja yang dibuat Panji Gumilang selama memimpin Al Zaytun.
Berdasarkan penelitian tim Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal 2000-an, Panji Gumilang adalah bagian dari NII KW IX.
“Kalau saya pribadi, begini, Panji Gumilang ini bisa saja dia mengaku Pancasilais, tapi sebenarnya dia itu masih melakukan proses konsolidasi setiap tanggal 1 Muharram di Al-Zaytun, yang mendatangkan ribuan orang dari luar Al-Zaytun untuk proses-proses konsolidasi,” jelasnya, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Terkait perbedaan fikih yang terjadi di Al-Zaytun tersebut, Gus Islah juga berpendapat hal itu tidak menjadi masalah.
Dalam Islam sendiri, sejarah-sejarah terbentuknya berbagai sekte, firqoh, atau ajaran yang berbeda itu memang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu.
“Di Indonesia juga antarorganisasi saja bisa berbeda pandangan fikihnya,” tambahnya.
Islah mengatakan bahwa fikih Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga berbeda; ditambah dengan Al Irsyad dan lain sebagainya.
Menurutnya, itu semua adalah berbagai (perbedaan) khilafiyah yang lazim terjadi dan tidak boleh dikekang.
“Yang harus kita hindari adalah pemahaman takfir atau mengkafirkan sesama yang cenderung menghegemoni dan melakukan klaim kebenaran atas nama diri dan kelompoknya,” ujar Gus Islah.
Menkopolhukam Mahfud Md. meminta aparat kepolisian menuntaskan kasus Panji Gumilang.
Pasalnya, kontroversi Panji Gumilang selalu muncul setiap mendekati tahun-tahun Pemilu.
“Sudah ramai sejak tahun 2002 tapi sampai sekarang gak selesai-selesai. Karena itu saya minta Polri sekarang tuntaskan. Biar tidak jadi masalah tiap mau Pemilu,” tandas Mahfud Md.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
