Koordinator Kopertis V Bambang Supriyadi menargetkan pendataan seluruh dosen di wilayah Kopertis V DIY selesai akhir tahun ini. “Pengisian SIPKD ini sangat penting. Kalau tidak terdaftar di Dikti, dosen tidak bisa mengajukan beasiswa, dana penelitian ataupun memperoleh sertifikasi dosen. Untuk itu, bagi dosen tetap yang belum memiliki NIDN, kami imbau agar segera mengurusnya,” kata Bambang.
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah DIY Kasiyarno membenarkan banyaknya temuan dosen PTS di DIY yang merangkap profesi. Menurut dia, temuan tersebut tidak hanya terjadi di PTS kecil tetapi juga di PTS besar.
“Faktanya memang begitu. Itu terjadi sejak awal perekrutan. Saat tes dilakukan, calon dosen tetap diminta menandatangani pernyataan tidak sedang bekerja di instansi lain. PTS biasanya percaya setelah calon dosen itu menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas itu,” ujarnya.
Menurut Kasiyarno, masalah rangkap profesi tersebut juga disebabkan kurang terbukanya akses data dosen dan guru yang ada di tingkat Dikti. Selama ini, katanya, pengelola PTS susah melakukan kroscek data yang diberikan oleh calon dosen tersebut saat dilakukan seleksi. Untuk itu, dia mendesak sistem informasi dosen dibuka secara luas bagi PTS.
“Kami juga meminta Kemendikbud tidak mempersulit atau melarang jika ada guru yang ingin beralih profesi menjadi dosen. Sebab, guru juga memiliki hak mendapat kesempatan berkarir lebih tinggi, apalagi yang telah bergelar doktor. Sebab, jumlah dosen bergelar doktor di Indonesia baru sekitar 10% saja,” kata Rektor Universitas Ahmad Dahlan itu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
